PAN Tolak Temuan KPI soal Pelanggaran Iklan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi menolak temuan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bahwa partainya melanggar aturan iklan kampanye. Ia meminta KPI menunjukkan bukti pelanggaran iklan kampanye tersebut.

"Menurut saya diundang saja, lalu ditunjukkan pelanggaran itu. Jangan sampai Bawaslu-KPI itu salah penafsirannya," kata Viva saat dihubungi, Jumat (14/3/2014).

Viva mengatakan, KPI perlu segera memanggil 10 partai yang dinilai melanggar aturan iklan kampanye untuk memperjelas semuanya. Menurutnya, penilaian itu tak sesuai karena PAN tak pernah membuat iklan yang memenuhi seluruh unsur kampanye.

Anggota Komisi V DPR itu justru khawatir ada unsur kepentingan politik di balik penilaian KPI. Padahal seharusnya, ujar dia, KPI harus bersih dari kepentingan politik manapun. "Jangan sampai kemudian kami dirugikan karena dianggap tidak mengerti undang-undang. Tunjukkan saja pelanggarannya," ujarnya.

Sebelumnya, KPI merilis 10 partai politik yang melanggar aturan iklan kampanye melalui media televisi pascamoratorium iklan politik. Data kuantitatif per 1-11 Maret 2014 yang dirilis KPI, ada 67 kali iklan PAN yang tayang di TV. Partai Golkar yang paling banyak, yakni 487 spot iklan. Parpol lain, yakni Partai Nasdem dengan iklan sebanyak 378 kali tayang, Partai Gerindra 305 kali tayang, PDI Perjuangan 273 kali tayang, Partai Kebangkitan Bangsa 90 kali tayang, Partai Hanura 80 kali tayang.

Tiga parpol lain jumlah tayang iklan politiknya kurang dari 50 kali, yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 42 kali tayang, Partai Keadilan Sosial sembilan kali tayang dan Partai Demokrat delapan kali tayang. Penayangan iklan tersebut di 11 televisi. Bawaslu akan segera berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum untuk menindaklanjuti temuan KPI itu.