Bawaslu-KPU Berkoordinasi Sikapi Temuan Iklan Politik di TV

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu akan segera berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum untuk menindaklanjuti temuan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait pelanggaran terhadap moratorium iklan politik di televisi. 

"Ini pelajaran bagi peserta pemilu bahwa pidana dan administrasi bisa ditindaklanjuti," kata Anggota Bawaslu Daniel Zuchron di Jakarta, Jumat (14/3/2014).

Daniel mengatakan, meski sudah ditetapkan moratorium iklan politik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif tetap memberi celah pelanggaran kampanye. Parpol tetap memiliki celah untuk memasang iklan. "Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan formula efektif untuk mengatur iklan," ujar Daniel.

Pascapenetapan moratorium iklan politik, sebagian besar parpol peserta pemilu masih membandel memasang iklan di televisi. Pelanggaran paling banyak dilakukan Partai Golkar dengan spot iklan sebanyak 487 kali tayang selama 11 hari.

"Temuan kami, data kuantitatif per 1 Marer hingga 11 Maret ditemukan iklan kampanye di hampir semua lembaga penyiaran. Kalau mau diklasifikasikan 487 spot iklan Partai Golkar," ujar Komisioner KPI Idy Muzayad.

Setelah Golkar, partai lain yang paling banyak memasang iklan politik adalah Partai Nasdem dengan iklan sebanyak 378 kali tayang, disusul Partai Gerindra 305 kali tayang, PDI Perjuangan 273 kali tayang, Partai Kebangkitan Bangsa 90 kali tayang, Partai Hanura 80 kali tayang, Partai Amanat Nasional 67 kali tayang.

Tiga parpol lain jumlah tayang iklan politiknya kurang dari 50 kali, yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 42 kali tayang, Partai Keadilan Sosial sembilan kali tayang dan Partai Demokrat delapan kali tayang. Penayangan iklan tersebut di 11 televisi.