Franz Magnis Khawatir Kekerasan Muncul Jika Jokowi-Prabowo Tak "Nyapres"

Kompas.com - 04/03/2014, 18:41 WIB
Prabowo Subianto (kiri) dan Joko Widodo (kanan) TRIBUNNEWS/BIAN HARNANSA/HERUDINPrabowo Subianto (kiri) dan Joko Widodo (kanan)
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Etika Politik dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Franz Magnis Suseno khawatir aksi kekerasan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 berpotensi terjadi jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak menjadi calon presiden 2014. Sebab, kedua tokoh tersebut dinilai memiliki popularitas dan tingkat elektabilitas yang tinggi.

"Kalau Jokowi dan Prabowo tidak bisa muncul sebagai kandidat, misalnya Jokowi karena Megawati (Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Prabowo misalnya karena tidak mendapat 20 persen (ambang batas presiden), itu bisa menjadi serius," ujar Magnis dalam diskusi Mengarahkan Haluan Politik Indonesia Pasca-Reformasi di Maarif Institute, Jakarta, Selasa (4/3/2014).

Magnis menegaskan, pernyataannya itu bukan bermaksud mendukung Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2014. Ia juga tak bermaksud agar rakyat memilih keduanya. "Bukan saya bilang pilih salah satu dari mereka, saya mengatakan kalau orang dalam pendapat kelihatan begitu populer," katanya.

Magnis berharap Pemilu 2014 berlangsung jujur, adil, dan tidak ada kekerasan. Ia juga berharap masyarakat Indonesia menggunakan hak pilihnya dengan baik. "Saya mengharapkan tidak ada kekerasan, karena kita negara melakukan pemilihan dengan demokratis," katanya.

Menurut Magnis, pemimpin 2014 harus memiliki integritas, mampu mengatasi masalah intoleransi dan berani membersihkan praktik korupsi di Indonesia.

Seperti diberitakan, elektabilitas Jokowi dan Prabowo berada di urutan atas berdasarkan survei berbagai lembaga survei. Elektabilitas keduanya relatif jauh dibanding tokoh lain. Namun, hingga saat ini keduanya belum dipastikan maju dalam Pilpres 2014. Kepastian pencapresan masih menunggu hasil Pemilu Legislatif lantaran ada syarat ambang batas pengusungan capres-cawapres.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK-Kemenhan Gelar Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK

KPK-Kemenhan Gelar Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK

Nasional
KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

Nasional
Bali Jadi 'Pilot Project' Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Bali Jadi "Pilot Project" Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Nasional
Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Nasional
ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

Nasional
IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

Nasional
Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Nasional
ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

Nasional
150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

Nasional
Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Nasional
Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Nasional
Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Nasional
UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

Nasional
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X