Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra, PAN, dan PPP Laporkan Dana Kampanye

Kompas.com - 02/03/2014, 17:10 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga partai politik peserta pemilu, yaitu Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melaporkan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat.

Dalam pelaporan tersebut, Partai Gerindra diwakili bendahara umumnya, Thomas Djiwandono. Dia mengatakan, partainya melaporkan dana sekitar Rp 220 miliar pada pelaporan tahap kedua.
"Jadi total dana kampanye yang sudah kami laporkan senilai Rp 306 miliar," kata Thomas kepada wartawan di Gedung KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Minggu (2/3/2014).

Dia mengatakan, seluruh dana tersebut berasal dari calon legislatif (caleg) Gerindra. Kendati demikian, jumlah tersebut baru 70 persen dari keseluruhan caleg Gerindra. Dengan demikian, masih ada 30 persen lagi yang belum lapor.

Di hari yang sama, PAN juga melaporkan dana kampanye dengan diwakili bendahara umumnya, Jon Erizal. Jon mengatakan, PAN melaporkan sekitar Rp 84 miliar pada pelaporan dana kampanye tahap kedua.

"Totalnya ada Rp 170 miliar. Tahap pertama ada Rp 86 miliar dan tahap kedua ada Rp 84 miliar," kata Jon di Gedung KPU Pusat.

Dia mengatakan, sebagian besar dana tersebut berasal dari caleg. Sementara itu, sisanya berasal dari perusahaan, perorangan, dan simpatisan. Jon juga menambahkan laporan rinci kampanye yang diserahkan hari ini sudah lengkap.

Sementara itu, PPP melaporkan dana kampanye tahap kedua sekitar Rp 51 miliar. Ketua Tim Dana Kampanye PPP, Rachmat Rahmana, mengatakan, pada tahap pertama, partainya sudah melaporkan sekitar Rp 44 miliar. "Secara totalnya, untuk periode ke satu dan kedua Rp 95 miliar," kata Rachmat.

Rachmat mengatakan, sumber dana kampanye berasal dari partai dan caleg. Sumbangan terbesar dari caleg, kata dia, sekitar Rp 1,5 miliar sementara yang terkecil Rp 5 juta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com