Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Capres Islam, Jusuf Kalla Teratas, Rhoma Irama Terbawah

Kompas.com - 23/02/2014, 15:14 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Dari sekian banyak bakal calon presiden dari partai politik (parpol) yang berbasis Islam, Jusuf Kalla menempati posisi paling atas. Tokoh yang disebut-sebut akan diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendapatkan suara 17,6 persen dalam survei terakhir Political Communication (Polcomm) Institute.

Sementara itu, saingannya yang juga akan diusung PKB, Rhoma Irama, berada pada posisi buncit dengan persentase 0,7 persen. "Publik menilai potensi Jusuf Kalla ada pada kerja nyata dan kontribusinya di bidang sosial. Publik menilai, JK cepat dan tanggap dalam mengambil keputusan," kata Direktur Polcomm Institute, Heri Budianto, saat memaparkan hasil surveinya di Jakarta, Minggu (23/2/2014) siang.

Pada posisi kedua, ada bakal capres dari Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa dengan persentase 10,8 persen. Bakal capres Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra berada setelahnya. Pakar hukum tata negara itu mendapatkan persentase sebesar 9,3 persen.

Bakal capres PKB lainnya, Mahfud MD, menempati peringkat keempat dengan persentase 7,3 persen. Di posisi kelima terdapat bakal capres PKS Hidayat Nurwahid dengan 4,2 persen.

"Publik menilai, Hatta berpengalaman di pemerintahan dan dapat diterima oleh semua kalangan. Yusril dianggap bisa mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahfud MD dinilai sebagai mantan pimpinan MK (Mahkamah Konstitusi) yang bersih. Sementara Hidayat dinilai publik sebagai sosok yang bersih dan peduli," jelas Heri.

Untuk posisi di bawah 5 besar, Heri tidak menyebut lagi alasan responden memilih tokoh bakal capres. Di posisi keenam, ada bakal calon presiden Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali dengan 3,4 persen. Posisi ketujuh, ditempati oleh bakal capres PKS Anis Matta dengan 2,1 persen.

Bakal capres PKS lain Ahmad Heryawan berada setelahnya dengan 1,2 persen bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

"Muhaimin memang tidak pernah disebut-sebut sebagai capres. Namun, nama dia tetap kami masukkan karena dia ketua umum. Yang namanya ketua umum, menurut saya, pasti punya ambisi untuk jadi capres," ujar Heri.

Survei ini dilakukan dengan mengambil sebanyak 1.200 responden dari 29 provinsi se- Indonesia. Survei dilakukan pada periode 15 Januari hingga 15 Februari 2014 lalu. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 96,9 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com