Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei PDB: Jokowi-JK Lebih Unggul daripada Megawati-Jokowi

Kompas.com - 21/02/2014, 20:37 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden RI Periode 2004-2009, M Jusuf Kalla atau JK, memperoleh suara terbanyak jika dipasangkan sebagai calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) 2014 berdasarkan hasil survei Pusat Data Bersatu (PDB). Duet Jokowi-JK lebih diinginkan masyarakat dibanding jika Jokowi mendampingi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri.

“Seperti survei PDB sebelumnya dengan elektabilitas paling tinggi adalah Jokowi dan Jusuf Kalla,” kata peneliti PDB Agus Herta saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Jumat (21/2/2014).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 7-10 Februari 2014 itu, pasangan Jokowi-JK mendapat suara 22,3 persen, sedangkan Megawati-Jokowi memperoleh 8,1 persen atau berada pada urutan ketiga. Urutan keduanya yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (10,2 persen). 

Elektabilitas duet Jokowi-JK pun mengalami peningkatan dibanding survei pada bulan Januari 2014, yakni hanya 17,4 persen.

Selain itu, survei juga memunculkan duet Jokowi-Hatta Rajasa (6,8 persen), Dahlan Iskan-Chairul Tanjung (5,7 persen), Jokowi-Puan Maharani (4,9 persen), dan Aburizal Bakrie-Mahfud MD (2,8 persen).

“Survei ini memasukkan pasangan tambahan alternatif, yaitu Jokowi dan Puan, tetapi elektabilitasnya rendah,” lanjut Agus.

Adapun yang menjawab tokoh lainnya sebanyak 14,5 persen dan menjawab tidak tahu sebanyak 24,8 persen.

Survei dilakukan dengan teknik wawancara. Sebanyak 1.200 responden pengguna telepon di 15 kota besar di Indonesia dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial dari PT Telkom.

Margin of error yaitu 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei tidak mewakili penduduk Indonesia secara keseluruhan, tetapi menggambarkan masyarakat perkotaan yang memiliki telepon residensial. Pihak PDB mengatakan survei ini menggunakan dana internal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com