Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seleksi Hakim MK, Perhatikan Rekam Jejak Calon!

Kompas.com - 19/02/2014, 18:25 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai, untuk dapat memilih Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang baik, maka hal pertama yang harus dilihat adalah rekam jejak (track record). Dengan begitu, diharapkan tak terjadi kembali kasus dugaan suap sengketa pilkada yang menimpa mantan Ketua MK Akil Mochtar.

“Kita harus lihat dari track record-nya. Kalau dia juga sebelumnya hakim, lihat dari putusan-putusannya terdahulu. Kelakuan hakim itu tercermin dari putusannya,” kata Margarito saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/2/2014) sore.

Menurutnya, kendati calon Hakim MK mampu melewati tes, hal ini tak akan ada artinya jika mereka memiliki track record yang buruk. Margarito juga menilai, tidak penting apakah calon Hakim MK merupakan seorang politisi atau bukan.

“Selama ini kan selalu diributkan masalah politisi. Menurut saya tidak ada bedanya apakah dia politisi atau bukan. Yang bukan politisi juga banyak yang korupsi kan?” ujarnya.

Margarito juga menyambut baik niat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akan membentuk tim seleksi untuk menyaring Hakim MK. Menurutnya, dengan cara tersebut, maka proses rekrutmen akan lebih transparan dan partisipatif. Dia berharap orang-orang yang kredibel dapat menjadi anggota tim seleksi itu.

Seperti diberitakan, Komisi III DPR dalam waktu dekat akan melakukan seleksi uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon hakim konstitusi. Seleksi ini dilakukan untuk mencari pengganti Akil Mochtar yang diberhentikan secara tidak hormat dan Hardjono yang memasuki masa pensiun pada 1 April mendatang. Hingga Selasa (18/2/2014), baru ada enam pendaftar seleksi calon hakim MK.

Mereka semuanya berasal dari kalangan akademisi. Keenam calon itu adalah
1. DR Sugianto, SH, MH;
2. DR Wahiduddin Adams, SH, MA;
3. DR Ni'matul Huda, SH, M HUM;
4. DR IR Franz Astani, SH, M Kn, MBA, MM, MSi, CPM;
5. Atip Latipulhayat, SH, LLM, PHD;
6. Prof DR Aswanto, SH, MSi, DFM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com