Kisruh di Komisi IX DPR Ganggu Pembahasan RUU

JAKARTA, KOMPAS.com - Kisruh internal di Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat membuat jadwal pembahasan Rancangan Undang-Undang terganggu. Padahal, untuk masa sidang ini, ada tiga RUU yang harus dikejar pembahasannya.

"Isu pemboikotan ini jelas akan sangat mengganggu. Ini sudah H-57 menuju pemilihan legislatif," kata Wakil Ketua Komisi IX Nova Riyanti Yusuf di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2014).

Nova mengatakan, pimpinan Komisi IX DPR sudah berusaha semaksimal mungkin menyusun agenda pembahasan RUU. Tiga RUU yang menjadi tugas Komisi IX DPR, yakni RUU Kesehatan Jiwa, RUU Tenaga Kesehatan, dan RUU Keperawatan.

"Kami akan tetap agendakan, tapi kalau tetap intensitas politisasi ini terus muncul kan akan jadi setback secara moral untuk DPR," imbuh Nova.

Wakil Ketua Komisi IX lainnya, Supriyatno, mengakui setiap pembahasan RUU kini jarang dihadiri anggota Dewan. Dalam setiap rapat, Pimpinan Komisi hanya bertumpu pada bukti tanda tangan di lembar kehadiran.

"Kalau kehadiran fisik akan sulit, karena orangnya bisa keluar masuk. Jadi kami memang selalu pakai bukti tanda tangan lembar kehadiran," kata politisi Partai Gerindra itu.

Selama ini, sebut Supriyanto, Komisi IX sudah menjadwalkan agenda legislasi pada Senin hingga Rabu. Pasalnya, menjelang pelaksanaan pemilu, sebagian besar anggota Dewan turun ke daerah pemilihan masing-masing mulai hari Kamis.

"Saya optimistis, kami tetap bisa kejar pasca-pileg karena pembahasannya semua sudah setengah lebih. Tapi kalau anggota hadir tapi dibilang boikot, tentu mengganggu kondisi internal Komisi IX. Seharusnya, dapur setiap komisi tidak usah dibuka ke publik," ungkap Nova.

Sebelumnya, suasana rapat kerja di Komisi IX DPR, Selasa (11/2/2014), berlangsung sepi. Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatullah mengakui adanya boikot dari para anggota Komisi yang tidak terima dengan kepemimpinan dua pimpinan.