Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Diboikot Anggota, Rapat di Komisi IX DPR Sepi

Kompas.com - 11/02/2014, 16:37 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Suasana rapat kerja di Komisi IX DPR, Selasa (11/2/2014), berlangsung sepi. Agenda rapat dengar pendatap untuk membahas RUU Kesehatan Jiwa hanya dihadiri oleh tiga anggota Komisi IX, dan dua pimpinan komisi tersebut.

Beredar kabar, rapat berlangsung sepi karena sengaja diboikot oleh sejumlah anggota Komisi IX. Rapat di Komisi IX dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf dan didampingi oleh Soepriyatno.

Mitra kerja yang hadir adalah Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, dan perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM. Rapat yang semula dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB, terpaksa molor sekitar satu jam.

Saat dikonfirmasi, anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatullah membenarkan adanya boikot. Menurut dia, semua dilakukan karena ada rasa tidak puas pada gaya kepemimpinan dua pimpinan di Komisi IX.

"Di Komisi IX ini kami melihat ada pimpinan tertentu sudah menjalankan basis penyelanggaraan di DPR tidak sesuai tata tertib UU MD3," kata Poempida di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2014).

Ia menjelaskan, sejak beberapa bulan ini, ada kegiatan di belakang layar yang menghambat kegiatan Komisi IX. Poempida tak bersedia menyebut penyebabnya secara detail. Namun, ia menyebut ada pimpinan yang kerap sesuka hati menggunakan dan lalu membatalkan penggunaan ruangan, serta membatalkan hasil rapat tanpa sebab yang jelas sehingga tak dapat dilanjutkan pembahasannya.

"Akhirnya RDP (rapat dengar pendapat) terhambat, kita jadi sulit mengagendakan karena diintervensi oleh pimpinan. Ini sangat tidak sehat," ujarnya.

Boikot ini, kata Poempida, diikuti oleh tujuh fraksi (kecuali Demokrat dan Gerindra). Menurutnya, para anggota Komisi IX bakal terus melakukan boikot sampai pimpinan Komisi IX yang dimaksudnya sadar dan meminta maaf serta berjanji tak akan mengintervensi putusan rapat Komisi IX.

"Ada dua pimpinan (yang diboikot). Ini menjadi semangat bersama, dalam konteks memberi pelajaran bahwa enggak ada bedanya antara anggota dan pimpinan. Saya pikir kalau enggak paham UU MD3 enggak perlu jadi pimpinan," pungkasnya.

Saat dikonfirmasi, Nova Riyanti alias Noriyu mengaku belum mengetahui adanya boikot di Komisi IX. Ia berharap kabar tersebut tak benar-benar terjadi. "Enggak tahu, mudah-mudahan enggak ada boikot," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com