Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/01/2014, 08:05 WIB
Anita Yossihara

Penulis


PUERTO VALLARTA, KOMPAS.com — Setelah dua periode memilih jadi pihak oposisi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ingin kembali masuk ke pemerintahan melalui Pemilu 2014.

Keinginan itu menjadi pertimbangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam menentukan calon presiden (capres) yang akan diusung sehingga dapat memenangi pemilihan umum legislatif sekaligus pemilu presiden.

Hal itu disampaikan politikus senior PDI-P, Pramono Anung Wibowo, kepada wartawan Kompas, Anita Yossihara, di sela-sela rapat tahunan Forum Parlemen Asia Pasifik di Puerto Vallarta, Meksiko, Senin (13/1/2014).

Menurut Pramono, PDI-P mengambil banyak pelajaran selama dua periode menjadi pihak oposisi. Meski menginginkan kembali duduk di pemerintahan, PDI-P belum menentukan capres yang akan diusung. Padahal, salah satu kader PDI-P, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, digadang-gadang menjadi capres.

Banyak kalangan menginginkan Jokowi, panggilan Joko Widodo, maju dalam Pemilu Presiden 2014. Hal itu terlihat dari hasil survei sejumlah lembaga yang menunjukkan tingkat keterpilihan atau elektabilitas Jokowi terus melejit.

PDI-P, menurut Pramono, memahami banyaknya masyarakat yang mendorong agar Jokowi diajukan menjadi capres.

”Bukannya kami tidak tahu (elektabilitas Jokowi meroket), kami bahkan sangat memahami karena kami sendiri melakukan survei. Kami juga membaca semua survei yang ada dan kami melihat permintaan masyarakat jelas terlihat,” tuturnya.

Meski demikian, PDI-P memiliki aturan main serta sistem sendiri dalam menentukan capres-cawapres yang akan diusung. Kongres Bali mengamanatkan penetapan capres-cawapres menjadi kewenangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Namun, hingga saat ini, Megawati belum memutuskan siapa yang akan diusung PDI-P.

Terkait masalah nama capres, sebenarnya Megawati sudah beberapa kali berdiskusi dengan para politikus senior PDI-P. Pendapat politikus senior juga dijadikan masukan untuk menentukan capres selain hasil survei sejumlah lembaga survei.

Pramono tidak bersedia menyampaikan nama-nama bakal capres yang sudah didiskusikan bersama Megawati. ”Hal yang penting prinsipnya PDI-P ingin menang pemilu legislatif dan pemilu presiden. Soal siapa nama capresnya, tunggu saja keputusan Ketua Umum,” ujar mantan Sekjen PDI-P ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com