Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei "Kompas", Suara Kandidat Tak Selalu Seiring Partai

Kompas.com - 09/01/2014, 10:20 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga survei Kompas memotret warna-warni korelasi suara kandidat dan partai pengusungnya. Sebagian data memperlihatkan langkah selaras antara partai dan kandidatnya, tetapi sebagian yang lain justru bertolak belakang.

Langkah yang selaras pun tak selalu menggambarkan kabar cerah. Ada data selaras untuk memperlihatkan tren yang sama-sama turun. Sebagian data lain terpaksa pula harus dianalisis dengan sudut pandang yang lebih kompleks. Berikut ini adalah beberapa catatan yang cukup fenomenal berdasarkan rangkaian survei tersebut.

Jokowi dan PDI-P

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah fenomena politik hari ini dan terekam nyata dalam survei ini. Sosok Joko Widodo yang adalah kader partai ini menjadi kabar baik sekaligus mengundang dilema. Terlebih lagi, survei Kompas memotret dukungan untuk Jokowi ternyata tak berjalan bersama dukungan untuk partainya itu.

Jokowi, panggilan Joko Widodo, terpotret konsisten mencatatkan kenaikan dukungan. Bermula dari 17,7 persen, dukungan untuk Jokowi melompat menjadi 32,5 persen, dan pada akhir survei terus melaju dengan 43,5 persen.

Namun, PDI-P, yang sempat mendapat lonjakan dukungan lebih dari 10 persen seiring pesona Jokowi, justru surut pada akhir periode survei. PDI-P memulai angka dukungan responden 13,3 persen pada akhir 2012, melonjak menjadi 23,6 persen pada Juni 2013, dan menutup tahun dengan 21,8 persen dukungan.

Survei ini memotret pula bahwa bertambahnya dukungan untuk Jokowi berbarengan dengan terus berkurangnya dukungan untuk Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Namun, selisih pertambahan suara Jokowi tidak sama persis pula dengan jumlah suara yang berkurang dari kantong suara Megawati.

Fenomena ini memunculkan kesimpulan survei bahwa suara untuk Jokowi tak semuanya berasal dari PDI-P, partai yang membesarkannya. Pada saat yang sama, disimpulkan pula bahwa dukungan untuk Jokowi juga tak selalu berarti ada tambahan pemilih untuk PDI-P. Lalu, kesimpulan lain adalah sebagian pemilih Megawati sudah berpindah hati kepada Jokowi.

Prabowo dan Gerindra

Prabowo dan Partai Gerindra adalah kuda hitam pemilu tahun ini menurut hitungan para pengamat. Namun, survei Kompas mendapatkan laju Prabowo dan Gerindra malah melambat di akhir tahun. Tren keduanya berjalan seiring sejalan. Saat Prabowo mencuat, suara partai pun meningkat. Saat Prabowo surut, dukungan untuk Gerindra pun ikut turun.

Memulai data pada survei pertama dengan dukungan 13,3 persen, Prabowo melaju di peringkat kedua tokoh paling dipilih dengan 15,1 persen pada periode kedua. Namun, pada periode ketiga survei, suaranya turun menjadi 11,1 persen.

Setali tiga uang, tren Prabowo sejalan dengan Gerindra. Partai ini memulai dengan 6,1 persen dukungan, melompat menjadi 13,6 persen, kemudian turun menjadi 11,1 persen. Meski demikian, Prabowo masih menjadi figur paling dipilih publik bila pemilu digelar hari ini, setelah Jokowi.

Sebaliknya, posisi Gerindra belum dapat menyusul Partai Golkar di peringkat kedua partai pilihan publik bila digelar hari ini. Posisi teratas masih ditempati PDI-P. Alih-alih mengejar Partai Golkar, suara Gerindra sudah turun pula seiring berkurangnya dukungan untuk Prabowo.

Aburizal dan Golkar

Pelan tapi pasti merambat ke atas adalah gambaran yang mewakili Partai Golkar maupun kandidat sekaligus ketua umum partainya, Aburizal Bakrie. Partai Golkar mencatat dukungan 15,4 persen pada periode pertama survei, naik tipis menjadi 16 persen pada periode kedua, dan mengakhiri 2013 dengan 16,5 persen dukungan responden.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com