Survei "Kompas", Suara Kandidat Tak Selalu Seiring Partai

Kompas.com - 09/01/2014, 10:20 WIB
Ilustrasi  pemilu Kompas.com/ERICSSENIlustrasi pemilu
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga survei Kompas memotret warna-warni korelasi suara kandidat dan partai pengusungnya. Sebagian data memperlihatkan langkah selaras antara partai dan kandidatnya, tetapi sebagian yang lain justru bertolak belakang.

Langkah yang selaras pun tak selalu menggambarkan kabar cerah. Ada data selaras untuk memperlihatkan tren yang sama-sama turun. Sebagian data lain terpaksa pula harus dianalisis dengan sudut pandang yang lebih kompleks. Berikut ini adalah beberapa catatan yang cukup fenomenal berdasarkan rangkaian survei tersebut.

Jokowi dan PDI-P

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah fenomena politik hari ini dan terekam nyata dalam survei ini. Sosok Joko Widodo yang adalah kader partai ini menjadi kabar baik sekaligus mengundang dilema. Terlebih lagi, survei Kompas memotret dukungan untuk Jokowi ternyata tak berjalan bersama dukungan untuk partainya itu.

Jokowi, panggilan Joko Widodo, terpotret konsisten mencatatkan kenaikan dukungan. Bermula dari 17,7 persen, dukungan untuk Jokowi melompat menjadi 32,5 persen, dan pada akhir survei terus melaju dengan 43,5 persen.

Namun, PDI-P, yang sempat mendapat lonjakan dukungan lebih dari 10 persen seiring pesona Jokowi, justru surut pada akhir periode survei. PDI-P memulai angka dukungan responden 13,3 persen pada akhir 2012, melonjak menjadi 23,6 persen pada Juni 2013, dan menutup tahun dengan 21,8 persen dukungan.

Survei ini memotret pula bahwa bertambahnya dukungan untuk Jokowi berbarengan dengan terus berkurangnya dukungan untuk Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Namun, selisih pertambahan suara Jokowi tidak sama persis pula dengan jumlah suara yang berkurang dari kantong suara Megawati.

Fenomena ini memunculkan kesimpulan survei bahwa suara untuk Jokowi tak semuanya berasal dari PDI-P, partai yang membesarkannya. Pada saat yang sama, disimpulkan pula bahwa dukungan untuk Jokowi juga tak selalu berarti ada tambahan pemilih untuk PDI-P. Lalu, kesimpulan lain adalah sebagian pemilih Megawati sudah berpindah hati kepada Jokowi.

Prabowo dan Gerindra

Prabowo dan Partai Gerindra adalah kuda hitam pemilu tahun ini menurut hitungan para pengamat. Namun, survei Kompas mendapatkan laju Prabowo dan Gerindra malah melambat di akhir tahun. Tren keduanya berjalan seiring sejalan. Saat Prabowo mencuat, suara partai pun meningkat. Saat Prabowo surut, dukungan untuk Gerindra pun ikut turun.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X