Kompas.com - 07/01/2014, 06:57 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
– Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mempertanyakan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memvonis bebas terdakwa kasus penggunaan dan pengedaran narkoba, Rudy Santoso. (Baca: MA Bebaskan Terdakwa Narkoba Korban Jebakan Polisi). Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, Rudy bukanlah korban rekayasa dan jebakan polisi.

“Narkoba di negara kita musuh bangsa nomor satu. Sekarang mau bantu memerangi musuh atau gimana?” kata Boy, saat ditemui di Mabes Polri, Senin (6/1/2013).

Boy mengungkapkan, saat penggerebekan, polisi menemukan 0,2 gram narkoba jenis sabu dari dalam kloset kamar mandi kosnya. Keyakinan bahwa Rudy terbukti memiliki dan mengkonsumsi narkoba, menurutnya, diperkuat dengan putusan pengadilan di tingkat pertama dan di tingkat banding.

Di tingkat pertama dan banding, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Rudy dinyatakan terbukti bersalah dan divonis empat tahun penjara serta denda Rp 800 juta karena dinilai terbukti menggunakan dan mengedarkan narkoba jenis sabu.

“Cuma sekarang yang perlu dipertanyakan adalah kenapa dia (Rudy) divonis bebas?” ujar Boy.

Meski mempertanyakan putusan MA, Boy menyatakan, Polri menghormati proses yang berlangsung di MA. Menurutnya, penanganan kasus Rudy telah memenuhi unsur criminal justice system.

“Saya pikir sudah clear itu. Saya kira kita hormati saja pendapat hakim. Karena itu bagian dari proses hukum. Kita hormati saja,” ujarnya.

Sebelumnya, majelis hakim MA menyatakan Rudy Santoso tak terbukti sebagai pengguna narkoba. Ia dinyatakan bebas setelah pada tingkat sebelumnya dinyatakan bersalah. Majelis menyatakan, dalam penyidikan kasus Rudy, polisi tidak mampu menghadirkan saksi lain yang menerangkan Rudy memang pengguna dan pengedar narkoba.

Selain itu, Majelis menilai, dakwaan jaksa bahwa Rudy merupakan pengguna dan pengedar narkoba tidak didukung bukti yang kuat karena tidak melakukan pemeriksaan urin terhadap yang bersangkutan. Padahal, hakim berpendapat, prosedur itu seharusnya dilakukan dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Baca juga:
Mabes Polri Diminta Evaluasi Prosedur Penyidikan Kasus Rudy Santoso
MA Bebaskan Terdakwa Narkoba Korban Jebakan Polisi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Ungkap Kakak Bupati Langkat Pengusaha Jagung yang Ikut Tender Proyek Infrastruktur

Saksi Ungkap Kakak Bupati Langkat Pengusaha Jagung yang Ikut Tender Proyek Infrastruktur

Nasional
Otoritas Perlindungan Data Pribadi Dinilai Tak Leluasa jika di Bawah Kemenkominfo

Otoritas Perlindungan Data Pribadi Dinilai Tak Leluasa jika di Bawah Kemenkominfo

Nasional
Otoritas Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kementerian Dikhawatirkan Rentan Terpengaruh Politik

Otoritas Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kementerian Dikhawatirkan Rentan Terpengaruh Politik

Nasional
JPU Pertanyakan Peran Kakak Bupati Langkat: Kepala Desa Bisa Atur Kadis hingga Ganti Pejabat

JPU Pertanyakan Peran Kakak Bupati Langkat: Kepala Desa Bisa Atur Kadis hingga Ganti Pejabat

Nasional
KPK Duga Wali Kota Ambon Ikut Campur Tentukan Pemenang Lelang

KPK Duga Wali Kota Ambon Ikut Campur Tentukan Pemenang Lelang

Nasional
Hakim Ingatkan Saksi Kasus Korupsi di Langkat: Tak Usah Berpikir Selamatkan Siapa-siapa

Hakim Ingatkan Saksi Kasus Korupsi di Langkat: Tak Usah Berpikir Selamatkan Siapa-siapa

Nasional
Saksi Sebut Kakak Bupati Langkat Sewa Perusahaan agar Dapat Tender Proyek

Saksi Sebut Kakak Bupati Langkat Sewa Perusahaan agar Dapat Tender Proyek

Nasional
Periksa Sekretaris KONI Bogor, KPK Dalami Dugaan Ade Yasin Kumpulkan Uang dari Kontraktor

Periksa Sekretaris KONI Bogor, KPK Dalami Dugaan Ade Yasin Kumpulkan Uang dari Kontraktor

Nasional
Pengacara Duga Ada 'Sosok Besar' yang Ubah Parkindo 1945 Jadi Partai Mahasiswa

Pengacara Duga Ada "Sosok Besar" yang Ubah Parkindo 1945 Jadi Partai Mahasiswa

Nasional
Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Langkat Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur

Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Langkat Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur

Nasional
Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

Nasional
Relawan Ganjar 'Pede' soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

Relawan Ganjar "Pede" soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

Nasional
UPDATE 23 Mei: 81.197 Spesimen DIperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 1,92 Persen

UPDATE 23 Mei: 81.197 Spesimen DIperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 1,92 Persen

Nasional
Saksi Sebut Pesaing Diberi Uang untuk Mundur agar Kakak Bupati Langkat Menang Tender

Saksi Sebut Pesaing Diberi Uang untuk Mundur agar Kakak Bupati Langkat Menang Tender

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,15 Persen, Ketiga 21,28 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,15 Persen, Ketiga 21,28 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.