Hakim Tak Cabut Hak Berpolitik Luthfi Hasan Ishaaq

Kompas.com - 09/12/2013, 21:34 WIB
Terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq melakukan nota pembelaan (pledoi) terhadap tuntutan jaksa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (4/12/2013). Luthfi diajukan ke meja hijau karena diduga terkait dalam kasus suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq melakukan nota pembelaan (pledoi) terhadap tuntutan jaksa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (4/12/2013). Luthfi diajukan ke meja hijau karena diduga terkait dalam kasus suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta tidak mencabut hak berpolitik mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq. Hakim menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pidana tambahan tersebut berlebihan.

"Permohonan Jaksa Penuntut Umum untuk pencabutan hak mengikuti kegiatan berpolitik terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq, Majelis menganggap berlebihan," kata Ketua Majelis Hakim Gusrizal Lubis saat membaca berkas putusan Luthfi dalam kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi dan pencucian uang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/12/2013).

Menurut Gusrizal, setelah terjerat kasus ini dan menjalani hukuman penjara, Luthfi otomatis tidak bisa mencalonkan diri menjadi pejabat publik seusai peraturan yang berlaku. "Otomatis dengan sendirinya akan terseleksi. Oleh karenanya majelis hakim tidak akan menjatuhkan pidana tambahan tersebut," terang Gusrizal.

Sebelumnya, Jaksa menuntut hakim menjatuhkan hukuman pidana tambahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu berupa hak pilih dan dipilih dalam jabatan publik. Hukuman tambahan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 10 huruf b KUHP jo pasal 35 ayat 1 angka 3 KUHP.

Pasal tersebut mengatur pidana yang dijatuhkan dapat ditambah dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, yaitu hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Luthfi divonis 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider kurungan 1 tahun penjara.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan Luthfi terbukti menerima suap Rp 1,3 miliar dari Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman melalui Ahmad Fathanah dan terbukti melakukan pencucian uang.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X