Posko Pemenangan Pemilu Diminta Diatur

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat Toto Riyanto menyarankan keberadaan posko pemenangan partai politik atau anggota legislatif diatur. Pasalnya, keberadaan posko bisa memicu konflik.

Toto memperkirakan satu bulan menjelang pemungutan suara yang digelar April 2014 , posko bakal dibangun tersebar di mana-mana. Jika berdekatan, maka bisa berpotensi berbenturan.

"Perlu dikaji kembali karena bisa berbenturan," kata Toto saat diskusi Peran Parpol dalam Mendukung Keamanan dan Ketertiban Pemilu 2014 di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Kamis (5/12/2013).

Toto berharap Polri bisa mendeteksi potensi gangguan keamanan menjelang pemilu. Menurut dia, hal itu tidak bisa hanya diserahkan kepada KPU-Bawaslu.

Wakil Ketua Umum DPP Demokrat Andi Nurpati menambahkan, Kepolisian mesti membedakan dalam mengantisipasi pengamanan antara Pilkada dengan Pileg. Ketika Pileg nanti, banyak orang yang bertarung di suatu daerah. Mereka berbeda parpol, namun bisa mempunyai hubungan keluarga atau tetangga.

"Yang paling krusial ketika penghitungan suara di semua tingkatan. Saran saya ke Kepolisian, karena polisi yang mengawasi, jangan segan-segan berkoordinasi dengan pimpinan parpol setempat. Tidak cukup persoalan ditangani pihak keamanan. Kalau terjadi perselihan antar-peserta pemilu di bawah, negosiasi politik di tingkat pimpinan lebih mudah dilakukan," kata Nurpati.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, pihaknya tidak bisa membatasi pembentukan posko.

"Pasalnya, posko merupakan bentuk aspirasi. Kita tidak bisa hambat," ucapnya.