Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Modal "Nyaleg" Miliaran, Uang Berkuasa di DPR

Kompas.com - 04/12/2013, 07:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Uang terbukti berkuasa untuk mengantar calon anggota legislatif terpilih menjadi legislator. Dalam Pemilu 2009, sebanyak 72 persen anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah wajah baru dan sebagian besar berlatar belakang pengusaha. Dengan sistem yang sama, biaya politik Pemilu 2014 diperkirakan akan lebih besar.

”(Kenaikannya) bisa 1,5-2 kali lipat biaya politik pemilu sebelumnya,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo dalam peluncuran bukunya yang berjudul Mahalnya Demokrasi, Memudarnya Ideologi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2013).

Menurut Pramono, biaya politik yang besar ini terjadi karena pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka dengan dasar suara terbanyak. Persaingan tidak hanya terjadi di antara partai politik, tetapi juga di antara caleg dalam satu parpol.

Dalam penelitian yang dilakukan Pramono untuk disertasi doktoralnya, ongkos politik yang dikeluarkan anggota DPR periode 2009-2014 pada Pemilu 2009 berkisar Rp 300 juta hingga Rp 6 miliar. Makin populer seorang caleg, makin kecil biaya politiknya. Biaya mereka berkisar Rp 300 juta hingga Rp 800 juta.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Wakil Ketua DPR Pramono Anung
Biaya politik tertinggi dikeluarkan caleg berlatar belakang pengusaha, yakni Rp 1,5 miliar- Rp 6 miliar. Bahkan, ada caleg yang menghabiskan biaya hingga Rp 22 miliar dengan Rp 18 miliar di antaranya untuk membayar biaya konsultan. Pengeluaran biaya politik itu sudah dihitung dan tidak akan ”rugi”.

Tingginya biaya politik, menurut Pramono, akan memunculkan anggota-anggota legislatif yang lebih ”canggih” dari anggota legislatif sebelumnya.

Ketatnya pertarungan antarcaleg membuat anggota DPR yang sebagian besar akan menjadi caleg berupaya menjaga dukungan suara di daerah pemilihan masing-masing. Dalam satu bulan, anggota DPR empat kali ke dapil. Mereka berangkat Kamis dan kembali ke Jakarta Senin.

Menurut Pramono, caleg petahana bisa mengeluarkan dana hingga Rp 100 juta per minggu untuk membiayai kunjungan ke dapil. Selain ongkos transportasi, uang itu digunakan untuk membiayai pertemuan-pertemuan dengan konstituen.

Sementara itu, pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies, J Kristiadi, menegaskan, biaya politik tinggi terjadi lantaran masih maraknya praktik politik uang. Menurut dia, kondisi bangsa tidak akan berubah selama uang masih dijadikan faktor penentu pemilihan pejabat publik.

”Hal yang akan terjadi justru pergeseran warga negara menjadi semacam konsumen yang didikte kepentingan korporasi. Karena politik dikuasai oleh orang-orang kaya yang berpolitik hanya untuk memperoleh kekuasaan semata,” tuturnya.

Ruang korupsi

Rapat Kerja Nasional Partai Nasional Demokrat menghasilkan sejumlah rekomendasi dengan mendesak pemerintah mengantisipasi resesi ekonomi, skandal korupsi, dan menjaga terlaksananya pemilihan umum bersih bulan April 2014.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella menyebut adanya ruang korupsi menjelang pemilu dalam bentuk dana bantuan sosial, dana aspirasi, dan dana optimalisasi yang digunakan sebagai fasilitas parpol menjelang pemilu. Ia mendesak KPK dan lembaga penegak hukum bersama-sama menyelidiki manipulasi program-program itu untuk pemenangan pemilu.

Dalam dialog kebangsaan Stabilitas Nasional Jelang 2014 yang diselenggarakan Komando Daerah Militer IV/Diponegoro di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah, Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi mengemukakan bahwa budaya korupsi di kalangan pejabat menjadi cermin pola pikir bangsa yang terombang-ambing karena tidak kembali ke tata nilai Pancasila.

”Saya berharap nantinya saat pemilihan umum presiden, masyarakat mampu memilih pemimpin yang bertanggung jawab terhadap tata nilai Pancasila dan bisa menjadi teladan. Selain itu, juga mempunyai nasionalisme,” ujarnya.

Mengenai dukungan NU, Hasyim mengemukakan, hal itu akan jadi pembicaraan setelah pemilu legislatif. (NTA/ONG/GRE)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Nasional
Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum 'Move On'

Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum "Move On"

Nasional
Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Nasional
Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Kejagung Sita 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz dari Harvey Moies

Kejagung Sita 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz dari Harvey Moies

Nasional
Gerindra Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju ke Pilkada Sulteng

Gerindra Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju ke Pilkada Sulteng

Nasional
Tepati Janji, Jokowi Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas Sulbar

Tepati Janji, Jokowi Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas Sulbar

Nasional
Konsumsi Avtur Naik 10 Persen Selama Ramadhan dan Idul Fitri 2024

Konsumsi Avtur Naik 10 Persen Selama Ramadhan dan Idul Fitri 2024

Nasional
Kekuatan Koalisi Vs Oposisi jika PDI-P dan PKS Tak Merapat ke Prabowo-Gibran

Kekuatan Koalisi Vs Oposisi jika PDI-P dan PKS Tak Merapat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra Sebut Sudah Komunikasi dengan Puan

Soal Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra Sebut Sudah Komunikasi dengan Puan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com