Moeldoko Tak Mau Komentar, Soekarwo Tolak Jadi Cawapres Aburizal

Kompas.com - 20/11/2013, 07:21 WIB
Panglima TNI Jenderal Moeldoko KOMPAS.COM/Sandro GatraPanglima TNI Jenderal Moeldoko
EditorSandro Gatra
JAKARTA, KOMPAS.com  Panglima TNI Jenderal Moeldoko merupakan salah satu tokoh yang diusulkan pengurus daerah Partai Golkar untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Partai Golkar Aburizal Bakrie. Menanggapi ini, Moeldoko mengambil sikap tak berkomentar.

Saat dikonfirmasi Kompas, Selasa (19/11/2013), tentang penyebutan namanya di Partai Golkar, Moeldoko menolak berkomentar. Ia khawatir hal itu malah menjadi tidak produktif. ”Saya tidak ingin berkomentar daripada nanti jadi polemik,” ujar Moeldoko.

Dosen FISIP Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, di tempat terpisah, mengingatkan partai politik untuk tidak mengiming- imingi TNI aktif dengan jabatan politis.

Fenomena parpol yang menarik-narik purnawirawan atau tentara aktif adalah bentuk ketidakpercayaan partai dalam menangani masalah strategis.

Dari sisi TNI, Edy juga mengingatkan, sebaiknya personel militer aktif profesional mengurus strategi pertahanan dan profesionalisme prajurit.

Moeldoko juga baru dilantik beberapa bulan. Itu pun hasil persetujuan parpol-parpol lewat mekanisme di DPR. Pada saat dilantik, Moeldoko juga telah menyatakan komitmennya untuk membangun dan menguatkan profesionalisme TNI.

”Bisa saja kalau Moeldoko mengundurkan diri. Namun, ini tidak bagus dari semua segi,” kata Edy.

Selain Moeldoko, empat nama cawapres yang diusulkan DPD Golkar untuk mendampingi ARB (panggilan Aburizal) adalah Gubernur Jawa Timur Soekarwo, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Khofifah Indar Parawansa.

Soekarwo menolak

Menanggapi hal ini, Soekarwo menolak pencalonan tersebut. ”Sudah saya sampaikan kepada Pak Aburizal Bakrie secara langsung saat bertemu di Surabaya. Saya ini baru dipilih rakyat sebagai Gubernur Jatim 2013-2018. Tidak etis rasanya kalau saya tinggalkan,” ujarnya.

Alasan lain, sesuai mekanisme yang berlaku di internal Partai Demokrat, hanya Ketua Majelis Tinggi, yakni Susilo Bambang Yudhoyono, yang memiliki kewenangan mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Secara terpisah, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Pramono Edhie Wibowo, menyatakan, ia merasa terhormat apabila ada kandidat lain yang memilihnya dengan pertimbangan kompetensi. Menurut Edhie, di dalam politik, banyak kemungkinan bisa terjadi, termasuk penempatan capres dan cawapres.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X