Rencana Pembentukan Densus Antikorupsi Bakal Kandas

Kompas.com - 12/11/2013, 11:42 WIB
Calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Sutarman sebelum mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, Kamis (17/19/2013). Kompas.com/SABRINA ASRILCalon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Sutarman sebelum mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, Kamis (17/19/2013).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pembentukan detasemen khusus antikorupsi yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu lalu sepertinya bakal kandas. Kapolri Jenderal Pol Sutarman menyiratkan bahwa dirinya lebih ingin menguatkan kemampuan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri daripada membentuk satuan baru yang memiliki fungsi dan tugas yang sama.

"Kita enggak usah berpikir lembaganya. Lembaga yang sudah ada itu kita tingkatkan kemampuannya," kata Sutarman usai membuka kegiatan 'Pelatihan Kemampuan Teknis Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 2013' di Gedung Pusat Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Jakarta, Selasa (12/11/2013).

Polri, lanjut Sutarman, lebih mementingkan kemampuan sumber daya manusia penyidik daripada sekedar membentuk divisi baru. Namun, menurutnya, untuk meningkatkan kemampuan penyidik juga harus disokong dengan peningkatan anggaran dan kemampuan teknologi.

Selain itu, menurut Sutarman, untuk meningkatkan pencapaian target penanganan kasus korupsi juga dapat dilakukan dengan cara efisiensi anggaran yang ada. Ia mencontohkan, dalam penanganan sebuah kasus korupsi Polri mendapat anggaran sebesar Rp 208 juta. Seluruh anggaran yang dikeluarkan penyidik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada negara.

"Anggaran yang digunakan itu dipertanggungjawabkan sesuai dengan yang dikeluarkan. Rp 208 juta per kasus. (Jika) kasus hanya bisa diselesaikan Rp 50juta, sisanya gunakan menyidik lagi, sehingga target kita akan meningkat," katanya.

Ide soal densus antikorupsi ini mulanya dilontarkan oleh anggota Komisi III, yakni Ahmad Yani (Fraksi PPP) dan Bambang Soesatyo (Fraksi Partai Golkar). Densus antikorupsi tersebut dianggap perlu dibentuk untuk mempercepat kinerja Polri dalam penanganan perkara korupsi yang termasuk dalam kejahatan luar biasa. 

Ahmad Yani mengatakan jika Kapolri Komjen Sutarman memprogramkan densus antikorupsi ini, maka DPR akan siap membantu dalam hal penganggaran.

"Kalau memang dibutuhkan, akan kami bantu soal anggaran. Tak hanya anggaran operasional, tapi soal gaji para penyidiknya yang disamakan dengan penyidik KPK," ucap Yani. 

Menanggapi usulan itu, Sutarman menyatakan berniat untuk segera mendirikan sebuah satuan baru di kepolisian, yakni densus antikorupsi.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X