Kemendagri Sesalkan Lambannya Kerja KPU

"Ini yang (membuat) kami sedih. (KPU) berjanji menyerahkan data yang 186,8 juta (DPT) pada Jumat (28/10/2013). Tapi malah baru 13,9 juta (data pemilih tanpa nomor induk kependudukan/NIK). Baru jam 14 tadi kami menerima DPT," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Irman dalam paparan medianya di Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2013).

Dia mengatakan, padahal pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kemendagri dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kamis (31/10/2013) kemarin, KPU menyalahkan pihaknya yang hanya menyandingkan data Kemendagri dengan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP). Seharunya, Kemendagri menyandingkan dengan DPT.

"Itu yang saya protes. Bilang kami hanya mengecek DPSHP. Kenapa yang diserahkan hanya 13,9 juta data? Mengapa ragu-ragu menyerahkan pada Kemendagri? mengapa menyerahkan bertahap, sedikit-sedikit?" kata Irman.

Dia mengatakan, pihaknya akan berhati-hati dalam memberikan NIK pada 10,4 data pemilih seperti yang diminta KPU. Menurutnya, Kemendagri harus memastikan bahwa pemilih yang dimaksud KPU memang ada di lapangan.

Selain itu, lanjutnya, butuh waktu yang tidak sebentar untuk mengecek penduduk tersebut di lapangan. Irman pesimistis pihaknya dapat mengonfirmasi penduduk di lapangan dalam waktu tiga hari hingga Senin (4/11/2013) mendatang, yaitu sesuai dengan tenggat penetapan DPT secara nasional.

Dari hasil penyandingan data antara DP4 versi kemendagari dengan DPSHP KPU, di dapati 20,3 juta data tidak ber-NIK. KPU lalu menyisir ulang data tersebut dan dapat menemukan sekitar 7 juta pemilih yang ber-NIK di antaranya. KPU lalu meminta Kemendagri memberi NIK pada 13,9 juta data pemilih. Dari hasil pencermatannya, Kemendagri dapat memberi NIK kepada 3,5 juta data pemilih. Kini, masih ada 10,4 juta data yang tercantum di DPT, namun tidak memiliki NIK.