Kemendagri Sesalkan Lambannya Kerja KPU

Kompas.com - 01/11/2013, 16:38 WIB
Gedung Komisi Pemilihan Umum KOMPAS.com/DEYTRI ROBEKKA ARITONANGGedung Komisi Pemilihan Umum
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku baru menerima 186 juta data pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemendagri menyesalkan lambannya kerja KPU karena pihaknya menjadi kesulitan untuk menyinkronkannya dengan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) versi kementerian.

"Ini yang (membuat) kami sedih. (KPU) berjanji menyerahkan data yang 186,8 juta (DPT) pada Jumat (28/10/2013). Tapi malah baru 13,9 juta (data pemilih tanpa nomor induk kependudukan/NIK). Baru jam 14 tadi kami menerima DPT," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Irman dalam paparan medianya di Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2013).

Dia mengatakan, padahal pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kemendagri dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kamis (31/10/2013) kemarin, KPU menyalahkan pihaknya yang hanya menyandingkan data Kemendagri dengan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP). Seharunya, Kemendagri menyandingkan dengan DPT.

"Itu yang saya protes. Bilang kami hanya mengecek DPSHP. Kenapa yang diserahkan hanya 13,9 juta data? Mengapa ragu-ragu menyerahkan pada Kemendagri? mengapa menyerahkan bertahap, sedikit-sedikit?" kata Irman.

Dia mengatakan, pihaknya akan berhati-hati dalam memberikan NIK pada 10,4 data pemilih seperti yang diminta KPU. Menurutnya, Kemendagri harus memastikan bahwa pemilih yang dimaksud KPU memang ada di lapangan.

Selain itu, lanjutnya, butuh waktu yang tidak sebentar untuk mengecek penduduk tersebut di lapangan. Irman pesimistis pihaknya dapat mengonfirmasi penduduk di lapangan dalam waktu tiga hari hingga Senin (4/11/2013) mendatang, yaitu sesuai dengan tenggat penetapan DPT secara nasional.

Dari hasil penyandingan data antara DP4 versi kemendagari dengan DPSHP KPU, di dapati 20,3 juta data tidak ber-NIK. KPU lalu menyisir ulang data tersebut dan dapat menemukan sekitar 7 juta pemilih yang ber-NIK di antaranya. KPU lalu meminta Kemendagri memberi NIK pada 13,9 juta data pemilih. Dari hasil pencermatannya, Kemendagri dapat memberi NIK kepada 3,5 juta data pemilih. Kini, masih ada 10,4 juta data yang tercantum di DPT, namun tidak memiliki NIK.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Jelaskan soal Insentif untuk Dokter RS Pulau Galang yang Belum Sepenuhnya Cair

Mahfud Jelaskan soal Insentif untuk Dokter RS Pulau Galang yang Belum Sepenuhnya Cair

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pengacara Djoko Tjandra Ditahan | Kini Ada 123.503 Kasus Positif Covid-19 di Indonesia

[POPULER NASIONAL] Pengacara Djoko Tjandra Ditahan | Kini Ada 123.503 Kasus Positif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sejumlah Kendala Penyandang Tuli Saat Pandemi Covid-19...

Sejumlah Kendala Penyandang Tuli Saat Pandemi Covid-19...

Nasional
Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Nasional
Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Nasional
Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Nasional
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Nasional
Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Nasional
KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

Nasional
Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Nasional
Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X