Hakim Agung Andi Ayyub Batal Bersaksi di Sidang Mario

Kompas.com - 28/10/2013, 11:43 WIB
KPK memanggil Hakim Agung, Andi Abu Ayyub Saleh, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang melibatkan pengacara Mario C Bernardo dan pegawai Mahkamah Agung (MA) Djodi Supratman, Selasa (3/9/2013). KOMPAS.com/Icha RastikaKPK memanggil Hakim Agung, Andi Abu Ayyub Saleh, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang melibatkan pengacara Mario C Bernardo dan pegawai Mahkamah Agung (MA) Djodi Supratman, Selasa (3/9/2013).
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Agung Andi Abu Ayyub Saleh batal bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pegawai Mahkamah Agung (MA) dengan terdakwa Mario Cornelio Bernardo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (28/10/2013). Abu Ayyub memberitahukan ketidakhadirannya melalui surat yang diberikan langsung ke Majelis Hakim Tipikor.

"Ada surat yang diterima majelis hakim bahwa saksi Andi Abu Ayyub Saleh tidak dapat hadir," ujar Ketua Majelis Hakim Antonius Widijantono di Pengadilan Tipikor.

Namun, tidak dijelaskan lebih lanjut, alasan ketidakhadiran Abu Ayyub. Sebelumnya, dalam kesaksian staf panitera MA, Suprapto, Abu Ayyub disebut meminta tambahan uang untuk pengurusan kasasi Hutomo Wijaya Ongowarsito.

"Sebetulnya, dari Pak Andi Abu Ayyub menyampaikan minta tambahan dana setelah memori kasasi masuk. Tetapi, bapak saya baru membaca berkas belum tahu amar PN, bagaimana PT," kata Suprapto ketika bersaksi untuk terdakwa Djodi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (21/10/2013) lalu.

Suprapto mengatakan, sebelumnya dia sudah menyerahkan fotokopi memori kasasi tersebut di meja Abu Ayyub. Saat itu, Suprapto menyampaikan bahwa ada yang meminta tolong agar kasasi Hutomo dikabulkan dan antinya akan diberi imbalan Rp 150 juta. Namun, Abu Ayyub tak langsung menanggapi permintaan tersebut.

Menurut Suprapto, atasannya itu akan mempelajari berkas perkara Hutomo terlebih dahulu. Suprapto mengatakan, Abu Ayyub kemudian meminta tambahan sebesar Rp 100 juta. Setelah itu, kembali meminta tambahan Rp 300 juta dengan alasan sulit membantu agar kasasi Hutomo dikabulkan.

Seperti diketahui, Mario Cornelio Bernardo didakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang tunai Rp 150 juta kepada Staf Kepaniteraan di Mahkamah Agung (MA) Suprapto melalui Staf Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA, Djodi Supratman. Uang itu disebut untuk mengurus perkara Hutomo Wijaya Ongowarsito yang masuk di tingkat kasasi.

Mario merupakan pengacara dari Koestanto Hariyadi Widjaja (Direktur PT Grand Wahana Indonesia) dan Sasan Widjadja. Kedua orang itu lah yang awalnya melaporkan Hutomo terkait kasus penipuan dalam pengurusan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kampar Riau.

Dalam kasus ini, Suprapto menyanggupi membantu mengurus perkara Hutomo agar diputus sesuai dengan kasasi dari JPU. Namun, Suprapto meminta dana tambahan Rpr 300 juta melalui Djodi dan Mario menyanggupinya. Pada 5 Juli 2013, Djodi menagih uang tersebut sebesar Rp 50 juta menggunakan istilah 50 butir obat. Uang diserahkan Mario secara bertahap masing-masing Rp 50 juta. Pada penyerahan ketiga, yakni 25 Juli 2013, dilakukan di Kantor Hukum Hotma Sitotmpoel and Associates.

Seusai Djodi mengambil uang itu di kantor Mario, dia ditangkap oleh KPK dalam perjalanan pulang ke Gedung MA. Pada Djodi, KPK menemukan uang Rp 29 juta dan Rp 50 juta. KPK kemudian juga menangkap Mario di kantornya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Nasional
Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Nasional
Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Nasional
KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X