Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Keponakan Hotma Sitompoel

"Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara untuk menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh tim penasehat hukum terdakwa Mario C Bernardo," ujar Jaksa Antonius Budi Satria di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (18/10/2013).

Salah satu isi eksepsi Mario yaitu masalah penyadapan yang dilakukan KPK. Menurut tim penasehat hukum Mario, tindakan penyadapan melanggar hukum karena penyidikan dimulai pada 26 Juli sementara penyadapan pada Mario sudah dilakukan 25 Juni 2013. Menanggapi keberatan kubu Mario itu, Jaksa menjelaskan bagwa KPK berwenang melakukan penyadapan.

"Sesuai Pasal 12 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, bahwa KPK berwenang melakukan penyadapan, merekam pembicaraan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan," terang Jaksa Rusdi Amin.

Setelah penyadapan itu, KPK menemukan dua alat bukti yang cukup sehinggan meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan. Kemudian pihak Mario, juga menilai KPK tidak berwenang melakukan penyelidikan hingga penuntutan karena Djodi hanya staf di MA merupakan golongan III/c, sedangkan Suprapto golongan III/a.

Adapun menurut Jaksa, sesuai ketentuan Pasal 11 huruf a Undang-undang KPK, dalam melaksanakan tugas KPK berwennag melakukan penyidikan, penuntutan tipikor yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan penyelenggara negara.

"Kedudukan keduanya (Djodi dan Suprapto) sebagai orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum. Sebagai penegak hukum adalah Mario," kata Jaksa Rudi.

Untuk diketahui, Mario didakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang tunai Rp 150 juta kepada Staf Kepaniteraan di Mahkamah Agung (MA) Suprapto melalui Staf Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA, Djodi Supratman. Namun, dalam eksepsinya, Mario mengaku tidak pernah menjanjikan uang kepada Djodi.

Mario menyatakan tidak tahu mengenai pemberian Rp 150 juta kepada Suprapto melalui Djodi. Mengenai hal itu, Jaksa menyatakan akan membuktikannya di persidangan.

Ada pun dalam dakwaan, Mario dianggap melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 teentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Subsidair Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 teentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.