KPU, Bawaslu, DKPP, Berhentilah Bersaing...

Kompas.com - 14/10/2013, 16:48 WIB
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad (dua dari kanan) didampingi angota Bawaslu Nasrullah (kanan) dan anggota Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurnia Rizkiyansyah (dua dari kiri) serta Hadar Nafis Gumay mngikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR yang dimpimpin Arif Wibowo (latar depan) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/4/2013). Rapat membahas permasalahan terkait dengan persiapan Pemilu 2014.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWANKetua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad (dua dari kanan) didampingi angota Bawaslu Nasrullah (kanan) dan anggota Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurnia Rizkiyansyah (dua dari kiri) serta Hadar Nafis Gumay mngikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR yang dimpimpin Arif Wibowo (latar depan) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/4/2013). Rapat membahas permasalahan terkait dengan persiapan Pemilu 2014.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto mengatakan, dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, kompetisi justru terjadi antara penyelenggara pemilu. Menurutnya, persaingan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menurutnya merupakan fenomena yang memalukan. Oleh karena itu, Didik berharap persaingan ini segera diakhiri.

"Ada satu fenomena memalukan, jelang Pemilu 2014. Yang terjadi di republik ini, pemilu menjadi ajang kompetisi antar penyelenggara pemilu," ujar Didik dalam diskusi "Efektifitas Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Bagi Pendidikan Politik Masyarakat", di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2013).

Dia mengatakan, seringkali Bawaslu menyalahkan keputusan KPU. Lebih lagi, kata dia, putusan Bawaslu tersebut digugat kembali ke DKPP. Padahal, katanya, ketiga lembaga tersebut seharusnya bekerja sama menyelenggarakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

"Tapi di antara mereka berkompetisi untuk menunjukkan yang terhebat. Ada yang menunjukkan kewenangannya, ada juga yang anggota-anggotanya tidak siap sehingga akhirnya seperti ini," lanjutnya.

Menurutnya, kompetisi antara penyelenggara pemilu akhirnya membuat tumpang tindih antar-lembaga. Efek buruknya, kata Didik, justru membuat bias soal pengambil keputusan atas hasil pemilu.

"Akhirnya nanti sebetulnya siapa yang berwenang memutuskan hasil pemilu. Itu jadi persoalan bersama. Sekarang DKPP yang memutuskan. Padahal seharusnya KPU. Kenyataannya itu yang terjadi," ujar Didik.

Beberapa kali, Bawaslu dan DKPP memutuskan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) bahkan partai politik (parpol) lolos sebagai peserta pemilu. Misalnya, Bawaslu sempat memutuskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) lolos verifikasi faktual menjadi peserta Pemilu 2014.

Namun, KPU tidak mengeksekusi putusan tersebut sampai PKPI dinyatakan menjadi peserta pemilu oleh Pangadilan Tinggi Tata Usaha Negara. DKPP juga pernah meloloskan bakal caleg Partai Amanat Nasional Sylvana Husen, padahal yang bersangkutan sudah dinyatakan gugur oleh KPU.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Nasional
Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di antaranya ke Jakarta

Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di antaranya ke Jakarta

Nasional
Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Nasional
Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Nasional
Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Nasional
Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Masyarakat Diingatkan soal Pencegahan DBD supaya Tak Memperparah Wabah Corona

Masyarakat Diingatkan soal Pencegahan DBD supaya Tak Memperparah Wabah Corona

Nasional
Menurut Ngabalin Ada Staf Positif Covid-19, KSP Akan Tes Seluruh Pejabat hingga Pegawai

Menurut Ngabalin Ada Staf Positif Covid-19, KSP Akan Tes Seluruh Pejabat hingga Pegawai

Nasional
Ini Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, Jakarta Catat 971 Kasus

Ini Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, Jakarta Catat 971 Kasus

Nasional
Sekjen MUI: Mudik Saat Terjadi Wabah Virus Corona Haram Hukumnya

Sekjen MUI: Mudik Saat Terjadi Wabah Virus Corona Haram Hukumnya

Nasional
Sejak Desember 2019, Pemerintah Sudah Periksa Covid-19 ke 7.400 Orang

Sejak Desember 2019, Pemerintah Sudah Periksa Covid-19 ke 7.400 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X