Kompas.com - 11/10/2013, 18:22 WIB
Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah KOMPAS/HENDRA A SETYAWANGubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengajar ekonomi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Dahnil Anzar Simajuntak, berpendapat bahwa Pemerintah Provinsi Banten di bawah pemerintahan Ratu Atut Chosiyah "memainkan" akrobatik angka terkait kondisi makro-ekonomi Banten.

"Persentase angka pengangguran misalnya, itu tidak dibagi dengan angkatan kerja, tapi malah dibagi dengan jumlah penduduk," jelas Dahnil di kantor Indonesia Coruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta, Jumat (11/10/2013).

Dahnil juga menguraikan indikator-indikator makro ekonomi lainnya, seperti angka pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak. Menurutnya, angka-angka tersebut berkebalikan dengan kondisi sosial ekonomi riil masyarakat. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk memberikan kesan bahwa Banten di bawah pemerintahan Atut sukses dalam melakukan pembangunan.

"Angka pertumbuhan ekonomi Banten okelah di atas 6 persen. Tetapi, sebanyak 68 persennya disumbang Tangerang. Wilayah selatan itu kecil (sumbangannya). Penerimaan pajak juga begitu, 65 persen dikontribusikan Tangerang," tuturnya.

Kesalahan utama yang menyebabkan kondisi Banten tidak mengalami kemajuan secara signifikan, kata Dahnil, adalah Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) Banten yang dibajak oleh kroni dinasti Atut.

Kroni dinasti ini sebagian besar tidak memprioritaskan proyek-proyek infrastruktur yang berguna bagi masyarakat. Sebanyak 62 persen jalan di Banten, kata Danhil, rusak.

"Jadi ibaratnya shalat subuh enggak dikerjakan, shalat dhuha dikerjain. Yang primer diabaikan yang sekunder yang mendatangkan keuntungan banyak malah dikerjakan," tandasnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Nasional
Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Nasional
Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Nasional
Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Nasional
Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Nasional
ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

Nasional
ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Nasional
ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X