Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/10/2013, 15:40 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra setuju dengan wacana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait wewenang, seleksi, dan pengawasan Mahkamah Konstitusi. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani bahkan mendorong agar DPR menguatkan Perppu itu menjadi Undang-Undang.

"Perppu itu sifatnya darurat, pada akhirnya DPR harus menimbulkan UU baru yang semangatnya sama dengan Perppu," ujar Muzani, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2013).

Ia mengatakan, jika Perppu itu menjadi UU, maka harus ada kebijakan politik yang menguatkkannya. Tujuannya, kata dia, agar MK tidak kembali membatalkan pengaturan terhadap lembaga itu melalui uji UU.

"Harus ada kesepakatan, diberikan policy politik setelah Perppu ini akan bagaimana," katanya.

Menurutnya, sudah waktunya MK melakukan reformasi terhadap institusinya. Muzani mengatakan, MK juga harus membuka diri terhadap pengawasan dari pihak eksternal. Dengan demikian, lanjut dia, kepercayaan publik yang sempat merosot terhadap MK dapat meningkat kembali.

"Gerindra setuju MK membuka diri, reformasi diri supaya sahwat sangka segera hilang. Perppu harus dikuatkan dan mampu menjawab keraguan bahwa MK sedang merosot," tambah Muzani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com