Pengunggahan DPT Secara "Online" Mungkin Terlambat

Kompas.com - 08/10/2013, 15:23 WIB
Petugas memasukkan data pemutakhiran pemilih pemilu 2014, di Kelurahan Kenari, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan pendataan daftar pemilih untuk ikut dalam pemilihan umum 9 April 2014. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Petugas memasukkan data pemutakhiran pemilih pemilu 2014, di Kelurahan Kenari, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan pendataan daftar pemilih untuk ikut dalam pemilihan umum 9 April 2014.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) manual oleh KPU kabupaten/kota tetap dilaksanakan pada Minggu (13/10/2013). Hanya, KPU mengakui, penetapan secara manual belum tentu langsung diikuti pengunggahan data secara online di Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Pengunggahan secara online bisa jadi terlambat.

"Penetapan DPT tetap pada 13 Oktober, dan penetapan di tingkat nasional pada 23 Oktober bisa saja data (pemilih) yang sudah ditetapkan tapi belum seluruhnya data masuk dalam Sidalih. Itu bukan berarti orangnya tidak ada atau pemilih tidak terdaftar. Hanya proses masuk ke sistemnya terlambat," ujar Komisioner KPU Arif Budiman di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (8/10/2013).

Arif menyatakan, tidak ada hal yang istimewa dalam keterlambatan tersebut. Ia menyatakan, persoalan keterlambatan itu hanya masalah teknis yang tidak mengganggu proses tahapan Pemilu 2014. "Hanya proses upload (pengunggahan) saja, soal teknis bagaimana kami memasukkan data ke Sidalih. Tidak ada hal-hal yang luar biasa sebenarnya," tutur Arif.

Dia mengatakan, data dalam Sidalih bukanlah data utama yang dijadikan dasar bagi KPU untuk melakukan penetapan. "Yang penting, secara manual sudah ditetapkan semua," kata Arif.

Ia mengutarakan, memang keterlambatan pengunggahan data pada sistem informasi mengakibatkan pengecekan pemilih yang tercatat hingga dua kali atau data ganda lebih sulit. Pasalnya, kata dia, pengecekan data ganda tidak dapat dilakukan dengan sistem informasi.

"Cuma memang kalau tidak dikerjakan oleh sistem agak sulit kami mengecek data ganda. Ini karena pengecekannya tidak dilakukan dengan sistem," terangnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjelaskan, daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) dari Papua Barat belum diunggah ke Sidalih. "Papua Barat sama sekali belum. Provinsi itu memang agak sulit. Problemnya, data masih ditulis tangan dan petugas harus mengetik ulang. Yang kedua soal jaringan internet," terang Ferry, Senin (7/10/2013).

Persoalan pengunggahan data DPSHP ke Sidalih sudah diantisipasi KPU. Oleh karena itu, pihaknya mengirimkan tim supervisi yang membantu mempercepat pengunggahan data di sana. Tim inilah yang bertugas membantu kerja PPS.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X