Pengunggahan DPT Secara "Online" Mungkin Terlambat

Kompas.com - 08/10/2013, 15:23 WIB
Petugas memasukkan data pemutakhiran pemilih pemilu 2014, di Kelurahan Kenari, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan pendataan daftar pemilih untuk ikut dalam pemilihan umum 9 April 2014. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Petugas memasukkan data pemutakhiran pemilih pemilu 2014, di Kelurahan Kenari, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan pendataan daftar pemilih untuk ikut dalam pemilihan umum 9 April 2014.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) manual oleh KPU kabupaten/kota tetap dilaksanakan pada Minggu (13/10/2013). Hanya, KPU mengakui, penetapan secara manual belum tentu langsung diikuti pengunggahan data secara online di Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Pengunggahan secara online bisa jadi terlambat.

"Penetapan DPT tetap pada 13 Oktober, dan penetapan di tingkat nasional pada 23 Oktober bisa saja data (pemilih) yang sudah ditetapkan tapi belum seluruhnya data masuk dalam Sidalih. Itu bukan berarti orangnya tidak ada atau pemilih tidak terdaftar. Hanya proses masuk ke sistemnya terlambat," ujar Komisioner KPU Arif Budiman di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (8/10/2013).

Arif menyatakan, tidak ada hal yang istimewa dalam keterlambatan tersebut. Ia menyatakan, persoalan keterlambatan itu hanya masalah teknis yang tidak mengganggu proses tahapan Pemilu 2014. "Hanya proses upload (pengunggahan) saja, soal teknis bagaimana kami memasukkan data ke Sidalih. Tidak ada hal-hal yang luar biasa sebenarnya," tutur Arif.

Dia mengatakan, data dalam Sidalih bukanlah data utama yang dijadikan dasar bagi KPU untuk melakukan penetapan. "Yang penting, secara manual sudah ditetapkan semua," kata Arif.

Ia mengutarakan, memang keterlambatan pengunggahan data pada sistem informasi mengakibatkan pengecekan pemilih yang tercatat hingga dua kali atau data ganda lebih sulit. Pasalnya, kata dia, pengecekan data ganda tidak dapat dilakukan dengan sistem informasi.

"Cuma memang kalau tidak dikerjakan oleh sistem agak sulit kami mengecek data ganda. Ini karena pengecekannya tidak dilakukan dengan sistem," terangnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjelaskan, daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) dari Papua Barat belum diunggah ke Sidalih. "Papua Barat sama sekali belum. Provinsi itu memang agak sulit. Problemnya, data masih ditulis tangan dan petugas harus mengetik ulang. Yang kedua soal jaringan internet," terang Ferry, Senin (7/10/2013).

Persoalan pengunggahan data DPSHP ke Sidalih sudah diantisipasi KPU. Oleh karena itu, pihaknya mengirimkan tim supervisi yang membantu mempercepat pengunggahan data di sana. Tim inilah yang bertugas membantu kerja PPS.

Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Disiapkan Dana Bahan Pokok untuk TKI di Malaysia yang Terdampak Lockdown

Wapres: Disiapkan Dana Bahan Pokok untuk TKI di Malaysia yang Terdampak Lockdown

Nasional
Kapolri Laporkan 18.935 Edukasi Publik Selama Pandemi Covid-19

Kapolri Laporkan 18.935 Edukasi Publik Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Penularan Virus Corona Kini Terjadi di 32 Provinsi, Ini Sebarannya...

Penularan Virus Corona Kini Terjadi di 32 Provinsi, Ini Sebarannya...

Nasional
Komjen Iwan Bule Pensiun dari Polri Per 1 April Besok

Komjen Iwan Bule Pensiun dari Polri Per 1 April Besok

Nasional
Jubir Pemerintah: Sudah Terbukti Secara Ilmiah Sabun Bisa Hancurkan Virus Corona

Jubir Pemerintah: Sudah Terbukti Secara Ilmiah Sabun Bisa Hancurkan Virus Corona

Nasional
Pemerintah Sudah Distribusikan 191.000 APD ke Seluruh RS Penanganan Covid-19

Pemerintah Sudah Distribusikan 191.000 APD ke Seluruh RS Penanganan Covid-19

Nasional
Banggar DPR Dukung Perppu Stabilitas Ekonomi, Tambahan 405,1 Triliun di APBN untuk Covid-19

Banggar DPR Dukung Perppu Stabilitas Ekonomi, Tambahan 405,1 Triliun di APBN untuk Covid-19

Nasional
Yurianto: 16 Provinsi Sudah Bentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19

Yurianto: 16 Provinsi Sudah Bentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19

Nasional
Bawaslu: Idealnya Pilkada 2020 Ditunda hingga Tahun Depan

Bawaslu: Idealnya Pilkada 2020 Ditunda hingga Tahun Depan

Nasional
Pengemudi Ojol Masih Ditagih Debt Collector, Ini Kata Jokowi

Pengemudi Ojol Masih Ditagih Debt Collector, Ini Kata Jokowi

Nasional
Covid-19 di DKI Diprediksi Tembus 9.000 Kasus, Jubir Pemerintah Ingatkan soal Physical Distancing

Covid-19 di DKI Diprediksi Tembus 9.000 Kasus, Jubir Pemerintah Ingatkan soal Physical Distancing

Nasional
RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, Baleg DPR: Covid-19 Bukan Alasan Tidak Bekerja

RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, Baleg DPR: Covid-19 Bukan Alasan Tidak Bekerja

Nasional
Cegah Covid-19 di Penjara, 30.000 Napi Dewasa dan Anak Akan Dibebaskan

Cegah Covid-19 di Penjara, 30.000 Napi Dewasa dan Anak Akan Dibebaskan

Nasional
Jokowi Tambah Rp 75 Triliun untuk Beli APD hingga Upgrade RS Rujukan

Jokowi Tambah Rp 75 Triliun untuk Beli APD hingga Upgrade RS Rujukan

Nasional
Sebaran 136 Pasien Positif Covid-19 yang Meninggal di 14 Provinsi

Sebaran 136 Pasien Positif Covid-19 yang Meninggal di 14 Provinsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X