Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR, Ujilah Calon Kapolri secara Serius!

Kompas.com - 04/10/2013, 16:44 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar meminta DPR benar-benar melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon kapolri Komjen Sutarman, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. DPR harus sungguh-sungguh menjalankan fungsi kontrolnya dengan baik sehingga nantinya calon pengganti Timur Pradopo merupakan sosok yang tepat untuk mengisi posisi itu.

"Mereka (DPR) harus menggali secara dalam karena polisi itu masih banyak problemnya," kata Bambang kepada Kompas.com, Jumat (4/10/2013).

Ia pun mengkritisi pernyataan Timur bahwa Sutarman merupakan calon kapolri terbaik. Untuk diketahui, Timur mengajukan empat calon pengganti dirinya kepada SBY. "DPR harus dapat membuktikan jika memang Sutarman yang terbaik. Hasil fit and proper test itu harus diumumkan kepada masyarakat sebelum Sutarman disahkan," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, uji kepatutan dan kelayakan yang harus dilakukan DPR meliputi pengecekan terhadap perjalanan karier Sutarman. Penelusuran itu meliputi integritas, moral, independensi, dan tingkat profesionalitas Sutarman. Bahkan, katanya, DPR juga harus memeriksa karier Sutarman selama menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.

"Memang selama ini belum terlihat ada indikasi negatif, seperti terlibat kasus korupsi. Tetapi, hal itu masih kurang. DPR juga perlu mengkaji kemampuan manajemen dan program kerja yang akan disiapkan Sutarman untuk perkembangan Polri ke depan," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Sutarman sebagai calon kapolri. Presiden ingin mempercepat pergantian Kapolri dengan alasan persiapan pengamanan Pemilu 2014. Sedianya, Timur baru akan pensiun pada Januari 2014.

Berbagai pihak mengkritik usulan Presiden itu. Selain terkait sikap Sutarman yang pasang badan ketika konflik dengan KPK, penanganan beberapa kasus mandek di Bareskrim. Contohnya, kasus dugaan korupsi alat kesehatan, dugaan korupsi pelat nomor kendaraan bermotor, dan kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com