Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR, Ujilah Calon Kapolri secara Serius!

Kompas.com - 04/10/2013, 16:44 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar meminta DPR benar-benar melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon kapolri Komjen Sutarman, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. DPR harus sungguh-sungguh menjalankan fungsi kontrolnya dengan baik sehingga nantinya calon pengganti Timur Pradopo merupakan sosok yang tepat untuk mengisi posisi itu.

"Mereka (DPR) harus menggali secara dalam karena polisi itu masih banyak problemnya," kata Bambang kepada Kompas.com, Jumat (4/10/2013).

Ia pun mengkritisi pernyataan Timur bahwa Sutarman merupakan calon kapolri terbaik. Untuk diketahui, Timur mengajukan empat calon pengganti dirinya kepada SBY. "DPR harus dapat membuktikan jika memang Sutarman yang terbaik. Hasil fit and proper test itu harus diumumkan kepada masyarakat sebelum Sutarman disahkan," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, uji kepatutan dan kelayakan yang harus dilakukan DPR meliputi pengecekan terhadap perjalanan karier Sutarman. Penelusuran itu meliputi integritas, moral, independensi, dan tingkat profesionalitas Sutarman. Bahkan, katanya, DPR juga harus memeriksa karier Sutarman selama menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.

"Memang selama ini belum terlihat ada indikasi negatif, seperti terlibat kasus korupsi. Tetapi, hal itu masih kurang. DPR juga perlu mengkaji kemampuan manajemen dan program kerja yang akan disiapkan Sutarman untuk perkembangan Polri ke depan," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Sutarman sebagai calon kapolri. Presiden ingin mempercepat pergantian Kapolri dengan alasan persiapan pengamanan Pemilu 2014. Sedianya, Timur baru akan pensiun pada Januari 2014.

Berbagai pihak mengkritik usulan Presiden itu. Selain terkait sikap Sutarman yang pasang badan ketika konflik dengan KPK, penanganan beberapa kasus mandek di Bareskrim. Contohnya, kasus dugaan korupsi alat kesehatan, dugaan korupsi pelat nomor kendaraan bermotor, dan kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com