Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Capres Perempuan Masih Bukan Pilihan Utama"

Kompas.com - 28/09/2013, 08:26 WIB
Kontributor Bengkulu, Firmansyah

Penulis

BENGKULU, KOMPAS.com — Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti berpendapat, calon presiden perempuan masih bukan pilihan utama masyarakat Indonesia. Riset mendapatkan kecenderungan itu tak hanya terjadi di wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim.

"Masyarakat masih mengidolakan laki-laki sebagai presiden," kata Ikrar dalam sebuah talkshow yang digelar LIPI bekerja sama dengan Pemprov Bengkulu bertema “Pemilu 2014 dan Konsolidasi Demokrasi”, Jumat (27/9/2013). Dia pun mengutip sebuah hasil riset yang mendukung pernyataannya itu.

"Ada satu hasil riset yang menyebutkan hanya 29,9 persen (responden) yang menyebutkan jika pilihan utama calon presiden harus perempuan," kata Ikrar. Bila survei itu benar-benar mewakili kondisi riil, menurut dia, calon presiden perempuan hanya punya peluang lolos di putaran pertama pemilu, tetapi hampir pasti kalah di putaran kedua.

Ikrar pun berpendapat, hambatan utama perempuan untuk maju ke kancah politik elite adalah suami dan keluarga. “Ada satu pengalaman seorang calon legislatif perempuan kalah dalam pemilu lalu gantung diri karena hanya mendapatkan delapan suara. Setelah ditelisik ternyata suami dan keluarganya tidak mendukung. Suami dan keluarga justru melakukan kampanye agar jangan memilih wanita tersebut,” tutur dia.

Dalam kesempatan itu Ikrar pun bertutur pernah dipanggil Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Saat berbincang, ujar dia, Presiden kelima Indonesia itu mengatakan, di partainya ada banyak kader perempuan dengan basis intelektual tinggi, seperti bergelar master dan doktor. Namun, kata Ikrar, menirukan ucapan Megawati, para kader perempuan itu tak dapat melangkah lebih jauh karena terkendala suami.

"Artinya, budaya patriarki secara sadar atau tidak memang masih kental di Indonesia," tegas Ikrar. Dia pun menemukan fenomena tersebut tak hanya terjadi di wilayah berpenduduk mayoritas Muslim seperti Jawa, tetapi juga terjadi di Papua dan Bali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com