Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Perlu Persoalkan Ranking Capim KPK

Kompas.com - 26/08/2011, 18:41 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bakti mengungkapkan Dewan Perwakilan Rakyat tak perlu mempersoalkan ranking yang telah Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK berikan untuk penentuan selanjutnya.

Ia percaya Pansel berisi orang-orang kredibel yang dapat memilih calon terbaik untuk KPK. "Orang yang melakukan seleksi adalah orang yang secara akademik dan indvidual bisa dipertanggungjawabkan. Jadi enggak usahlah DPR katakan, 'kami punya sistem perankingan tersendiri," ujar Ikrar di Gedung DPR RI, Jumat (26/8/2011).

"Pertanyaan saya sistem itu (perankingan DPR) benar-benar acceptable enggak? benar-benar kredible enggak? Dibandingkan dengan tim penyeleksi. Itu kan enggak main-main. Itu kan atas dasar interview," sambung Ikrar Menurut Ikrar, DPR harus berhati-hati jangan sampai mendapat tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kalau hasil penilaian mereka (Pansel KPK) dianulir dalam proses politik sebagai akibat misalnya adanya intervensi dari Polri dan Kejaksaan itu yang kemudian kita tanyakan, ada apa dengan DPR. Intinya itu aja. Cari yang berintegritas, karena hasil Pansel tentu bisa dipertanggungjawabkan," tukas Ikrar.

Seperti yang diketahui, Pansel KPK telah memberikan delapan nama capim KPK. Nama-nama tersebut juga diberikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. DPR yang akan menentukan empat nama terbaik melalui proses fit and proper test.

Adapun nama-namanya sebagai berikut : 1. Bambang Widjojanto, 2. Yunus Husein, 3. Abdullah Hehamahua, 4. Handoyo Sudradjat, 5. Abraham Samad, 6. Zulkarnain, 7. Adnan Pandu Praja, 8. Aryanto Sutandi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

    Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

    Nasional
    Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

    Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

    Nasional
    Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

    Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

    Nasional
    Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

    Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

    Nasional
    Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

    Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

    Nasional
    PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

    PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

    Nasional
    Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

    Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

    Nasional
    Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

    Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

    Nasional
    Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

    Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

    Nasional
    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    Nasional
    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

    Nasional
    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Nasional
    Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Nasional
    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Nasional
    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com