Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Ketum Tak Jamin Kisruh Demokrat Rampung

Kompas.com - 27/03/2013, 20:56 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Internal Partai Demokrat diyakini akan kembali kisruh meskipun Ketua Umum partai ini nantinya dijabat Susilo Bambang Yudhoyono. Sikap diam para kader, terutama pendukung mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum belakangan ini dinilai hanya untuk kepentingan pemilu legislatif 2014 .

"Di internal Demokrat untuk sementara tiarap, bersatu di bawah SBY sampai nama-nama mereka masuk dalam DCS (daftar calon sementara, di pemilu legislatif)," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti di Jakarta, Rabu (27/3/2013). Dia mengatakan mereka yang selama ini loyal kepada Anas akan kembali membuat gaduh jika tidak masuk dalam DCS.

Kegaduhan tersebut, lanjut Ikrar, dia yakini akan tetap terjadi meskipun SBY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. "(Justru) apalagi kalau SBY jadi ketua umum. Bukan hanya perlawanan, tapi balas dendam oleh kelompok Anas. Jadi, tidak mustahil mereka akan ngomong, akan bernyayi ria," kata dia.

Ikrar menilai lebih banyak kerugian bagi Partai Demokrat maupun SBY jika SBY menjadi ketum partai ini. Rakyat akan menilai SBY lebih mementingkan Demokrat ketimbang mengurus negara sebagai Presiden. Apalagi SBY berkali-kali meminta para menteri fokus kepada tugas negara hingga akhir jabatan di 2014 .

Selain itu, tambah Ikrar, Partai Demokrat tidak akan dewasa dan modern jika terus mengandalkan SBY. Dia berpendapat SBY tak laku lagi dijual dalam Pemilu 2014 lantaran rentetan masalah negara.

Ikrar menilai tak tepat alasan yang selalu dipakai para elite Demokrat untuk menjawab rangkap jabatan jika SBY menjadi ketum. Para elite merujuk Megawati Soekarnoputri dan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang juga memimpin partai ketika menjadi presiden.

"Apakah mereka mau menyamakan SBY dengan Megawati dan Gusdur? Kalau mereka lihat gaya kepemimpinan Mega dan Gusdur salah, apakah mereka lalu membenarkan kesalahan-kesalahan tersebut dengan memilih SBY menjadi ketum? Kalau Demokrat ingin jadi partai modern, mereka harus membiarkan gerakan, dinamika partai berjalan normal. Bukan digerakan oleh seorang pemimpin," pungkas Ikrar.

Seperti diberitakan, sebanyak 26 Ketua Dewan Pimpinan Daerah mengaku ingin SBY menjadi ketum. Sisanya, lima DPD, memilih Ani Yudhoyono. Proses pemilihan akan dilakukan dalam kongres luar biasa (KLB) di Bali pada 30-31 Maret 2013.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Jelang KLB Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

    Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

    Nasional
    Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

    Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

    Nasional
    Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

    Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Nasional
    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Nasional
    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Nasional
    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Nasional
    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Nasional
    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Nasional
    Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

    Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

    Nasional
    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Nasional
    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

    Nasional
    Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

    Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

    Nasional
    Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

    Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

    Nasional
    RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

    RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com