Kompas.com - 26/09/2013, 09:49 WIB
Pimpinan Badan Anggaran DPR Olly Dondokambey memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (11/9/2012). Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dengan tersangka Fahd El Fouz.  KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Pimpinan Badan Anggaran DPR Olly Dondokambey memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (11/9/2012). Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dengan tersangka Fahd El Fouz.
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi batal menggeledah dua rumah yang diduga milik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Olly Dondokambey yang beralamat di Jalan Manibang, Keluarahan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, penggeledahan batal dilakukan karena rumah tersebut ternyata milik mertua atau keluarga Olly.

"Tidak jadi digeledah karena rumah tersebut milik mertua atau keluarganya," kata Johan melalui pesan singkat, Kamis (26/9/2013).

Sore ini, lanjut Johan, tim penyidik KPK yang berada di Manado rencananya akan kembali ke Jakarta.

Sebelumnya, rencana penggeledahan dua rumah ini dibocorkan. Pada Selasa (24/9/2013), media lokal di Manado ramai memberitakan surat permintaan izin menggeledah yang dikirimkan KPK kepada Pengadilan Tipikor Manado. Surat dengan Kop KPK Nomor R-1146/20-2/09/2013 tertanggal 11 September 2013 itu berisi tentang permintaan izin penggeledahan tiga rumah milik anggota DPR Olly Dondokambey yang juga Bendahara Umum PDI-Perjuangan.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Deputi Penindakan KPK Warih Sadono tersebut disebutkan bahwa rumah atau pekarangan tertutup diduga sebagai tempat disembunyikannya barang bukti sehubungan dengan tindak pidana korupsi. Bahkan, salinan surat ini diterima sejumlah awak media lokal di Manado pada Senin (23/9/2013) malam. Padahal, ketika itu penggeledahan belum dilakukan.

Sebagai tindak lanjutnya, pada Rabu (25/9/2013), tim penyidik KPK mendatangi Pengadilan Manado untuk berkoordinasi terkait bocornya rencana penggeledahan ini.

Menurut Johan, pihaknya berkoordinasi mencari siapa sebenarnya pembocor surat permintaan izin tersebut, serta motif pelaku pembocoran. Johan mengatakan, pembocoran rencana ini menghambat penggeledahan KPK yang merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sarana dan prasarana Hambalang.

Adapun pelaku pembocoran, menurut Johan, bisa saja dipidana mengingat surat permintaan izin geledah penggeledahan itu merupakan dokumen rahasia.

Terkait penyidikan kasus Hambalang, KPK akhirnya hanya menggeledah rumah Olly yang beralamat di Jalan Reko Bawah, Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Dari penggeledahan di rumah ini, KPK menyita satu set furnitur mewah berupa meja makan dan empat kursi. Penyitaan itu karena diduga satu set furnitur mewah tersebut merupakan pemberian mantan Direktur Operasional I PT Adhi Karya Teuku Bagus Mohammad Noor, yang kini menjadi tersangka kasus korupsi proyek Hambalang. Satu set meja makan dan empat kursi itu biasa dibeli di galeri ataupun butik furnitur kelas atas dan nilainya mencapai puluhan juta rupiah.

Ihwal pemberian itu juga dibenarkan salah satu saksi kasus ini yang merupakan anggota staf keuangan PT Adhi Karya saat diperiksa KPK. Dugaan keterlibatan Olly dalam kasus korupsi proyek Hambalang juga pernah diungkapkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Dia pernah mengungkapkan semua pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR menerima aliran dana proyek Hambalang. KPK pun pernah memeriksa Olly sebagai saksi dalam kasus ini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X