Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amankan Data Pemilu, KPU Gandeng TNI

Kompas.com - 24/09/2013, 20:24 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) menyediakan sistem pengamanan terhadap data terkait pelaksanaan Pemilu 2014. Lemsaneg menjamin, data Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut aman dan tidak akan bocor.

“Kami menjamin tidak akan ada kebocoran data dalam pemilu, termasuk pusat data. Ini pasti kami amankan karena yang paling rawan dalam pelaksanaan pemilu," ujar Kepala Lemsaneg Mayjen TNI Djoko Setiadi usai penandatanganan nota kesepahaman dengan KPU, Selasa (24/9/2013) di Gedung KPU, Jakarta.

Ia mengungkapkan, salah satu titik rawan dalam sistem informasi pemilu adalah distribusi surat suara dari tempat pemungutan suara (TPS) ke KPU. Rekapitulasi hasil perolehan suara calon anggota legislatif (caleg) maupun partai politik (parpol) dikhawatirkan kerap berubah saat didistribusikan hingga ke pusat. Karena itu, katanya, penyampaian hasil rekapitulasi perolehan suara akan dijaga ketat oleh pihaknya.

"Jumlah (suara) itu penting sekali. Jadi hasil perolehan suara di TPS harus sama dengan ketika itu sampai di Pusat. Itu yang kami jaga, kalau-kalau dalam perjalanan ada (data) yang diganggu," jelasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Direktorat Pengamanan Sinyal Lemsaneg Pratama D. Persadha mengatakan, bukan hanya bantuan pengamanan sistem teknologi informasi, Lemsaneg juga akan membantu KPU dalam hal untuk menjaga dan mengamankan data informasi dan server. Dia menuturkan, pihaknya akan melakukan transfer pengetahuan kepada petugas KPU dalam menjaga keamanan sistem teknologi informasi.

"Kami lebih banyak akan melakukan transfer pengetahuan. Jadi kemampuan kami akan ditransfer ke teman-teman di KPU tentang bagaimana mengelola teknologi informasi di sini," katanya.

Dia mengakui, tidak ada sistem informasi yang sepenuhnya aman. Meski demikian, katanya, pihaknya berupaya menimalisir setiap kelemahan sistem yang rawan diganggu. Karena itu, ditegaskannya, KPU perlu menempatkan orang-orang berkredibilitas dan berintegritas tinggi untuk menjalankan sistem teknologi informasi.

"Tidak ada sistem informasi yang aman. Yang ada adalah bagaimana sistem ini diminimalisir kelemahannya. Sehingga tidak sembarang orang bisa memegang sistem ini. Kami berharap orang-orang (KPU) yang punya loyalitas tinggi dalam mengamankan Pemilu ini," ujarnya.

KPU dan Lemsaneg menandatangani nota kesepahaman dalam penjagaan keamanan informasi Pemilu, mulai dari data pemilih hingga perolehan hasil penghitungan suara, Selasa di Gedung KPU.

Kerja sama tersebut merupakan yang pertama kali dalam sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Meski demikian, Pratama menyatakan, pihaknya telah memantau penyampaian perolehan suara hasil pemungutan suara pemilu pada Pemilu 2004 dan 2009.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com