Kompas.com - 08/09/2013, 14:00 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo ketika menghadiri rapat koordinasi regional (rakonreg) II perumahan dan kawasan permukiman tahun 2013 di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Jumat (15/3/2013).  KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo ketika menghadiri rapat koordinasi regional (rakonreg) II perumahan dan kawasan permukiman tahun 2013 di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Jumat (15/3/2013).
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) merilis hasil survei tentang citra kandidat-kandidat yang mungkin terlibat dalam Pemilu 2014 di mata para wartawan. Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali menempati urutan pertama dibanding nama-nama lainnya, seperti Mahfud MD dan Prabowo. Mengapa Jokowi lagi-lagi unggul dalam survei?

Direktur LPI Boni Hargens mengatakan bahwa meskipun Jokowi terbilang baru dalam pentas nasional, mantan Wali Kota Solo itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti sosok, hatinya, dan visi yang diterjemahkan dalam aktivitasnya sehingga kondisi masyarakat di bawah pemerintahan Jokowi menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

"Potensi lebih baik itulah yang mahal dari Jokowi," katanya di Jakarta, Minggu (8/9/2013).

Dalam survei ini, Jokowi (8,6 persen) mengungguli tokoh-tokoh nasional, seperti Jusuf Kalla (6,8 persen), Megawati Soekarnoputri (6,8 persen), dan Surya Paloh (5,9 persen). Survei ini menggunakan variabel kejujuran yang dibagi dalam tiga indikator, yaitu kelurusan hati, fairness (taat pada aturan main), dan ketulusan/keikhlasan.

Survei dilakukan dengan metode penelitian campuran (mixed-approach), yaitu metode kualitatif melalui focus group discussion  (FGD) dan metode kuantitatif melalui scoring. Survei ini juga menjadikan 45 wartawan politik nasional per FGD dari berbagai media massa sebagai narasumber.

Kendati demikian, dalam kesempatan yang sama, pengamat komunikasi politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad, menilai survei ini tidak bisa menjadikan patokan sebagai suara publik. Hal ini disebabkan wartawan nasional bisa dikategorikan dalam kelompok elite karena memiliki informasi yang banyak, bisa berinteraksi langsung dengan elite politik, dan relatif memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai.

"Jadi, bisa berbeda dengan publik," katanya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 25 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,07 Persen, Dosis Pertama 87,4 Persen

UPDATE 25 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,07 Persen, Dosis Pertama 87,4 Persen

Nasional
Resmi Ditandatangani, Begini Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Resmi Ditandatangani, Begini Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Nasional
UPDATE 25 Januari: 24.856 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Januari: 24.856 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
KSAD Naikkan Pangkat 23 Pati TNI AD, Mulyo Aji hingga Afni Boer Kini Jenderal Bintang 3

KSAD Naikkan Pangkat 23 Pati TNI AD, Mulyo Aji hingga Afni Boer Kini Jenderal Bintang 3

Nasional
UPDATE 25 Januari: 7.483 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Januari: 7.483 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Januari: Bertambah 869, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.125.080

UPDATE 25 Januari: Bertambah 869, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.125.080

Nasional
BNN Sebut Kerangkeng Manusia di Langkat Bukan Tempat untuk Rehabilitasi Narkoba

BNN Sebut Kerangkeng Manusia di Langkat Bukan Tempat untuk Rehabilitasi Narkoba

Nasional
UPDATE 25 Januari: Bertambah 20 Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.247

UPDATE 25 Januari: Bertambah 20 Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.247

Nasional
UPDATE 25 Januari: Bertambah 4.878, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.294.183

UPDATE 25 Januari: Bertambah 4.878, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.294.183

Nasional
LPSK Bisa Lindungi Korban Kerangkeng Manusia di Langkat jika Ada Laporan

LPSK Bisa Lindungi Korban Kerangkeng Manusia di Langkat jika Ada Laporan

Nasional
Wapres Sayangkan Masih Banyak Pihak Identikkan Islam dengan Kekerasan

Wapres Sayangkan Masih Banyak Pihak Identikkan Islam dengan Kekerasan

Nasional
KPK Siap Fasilitasi Polisi dan Komnas HAM Dalami Penemuan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

KPK Siap Fasilitasi Polisi dan Komnas HAM Dalami Penemuan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Nasional
Ramai soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Apa Ancaman Hukuman Pelaku Perbudakan?

Ramai soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Apa Ancaman Hukuman Pelaku Perbudakan?

Nasional
Bareskrim Akan Tindaklanjuti Semua Laporan ke Edy Mulyadi

Bareskrim Akan Tindaklanjuti Semua Laporan ke Edy Mulyadi

Nasional
Maruf Amin: Indonesia Berpacu dengan Waktu Kejar Sertifikasi Halal pada 2024

Maruf Amin: Indonesia Berpacu dengan Waktu Kejar Sertifikasi Halal pada 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.