Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Jangan Tergesa-gesa Ganti Nama Jalan Medan Merdeka

Kompas.com - 04/09/2013, 13:53 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani meminta rencana perubahan nama sejumlah jalan protokol di DKI Jakarta tak dilakukan dengan tergesa-gesa. Puan meminta pencetus ide perubahan nama jalan itu dapat meredam pro dan kontra yang muncul sebelum akhirnya perubahan nama jalan tersebut disetujui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Puan menyampaikan, saat ini pro dan kontra terkait rencana mengganti nama Jalan Medan Merdeka dengan nama sejumlah tokoh telah mengemuka. Pemilik gagasan ia tuntut memberi penjelasan yang rasional dan jelas mengapa nama jalan itu harus diganti.

"Masih ada pro dan kontra. Masalahnya adalah kenapa harus diganti? Implikasinya bagaimana, harus jelas," kata Puan di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (4/9/2013).

Puan menegaskan, perubahan nama jalan protokol itu jangan dilakukan tergesa-gesa. Pasalnya, akan timbul kesan negatif, terlebih mempertaruhkan nama baik tokoh bangsa yang namanya dipilih menjadi pengganti nama jalan sebelumnya.

"Jika kemudian diganti harus clear dulu, dipertimbangkan bagaimana baiknya dan jangan terburu-buru. Kalau masih pro dan kontra, saya kira kurang baik karena yang digunakan bukan sekadar nama, melainkan nama tokoh bangsa," ujarnya.

Alsadad Rudi Ruas Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2013). Jalan yang terletak di sisi barat Tugu Monas ini diusulkan diubah namanya menjadi nama presiden kedua Indonesia, Soeharto

Untuk diketahui, nama mantan Presiden Pertama Republik Indonesia Ir Soekarno akan dijadikan nama jalan protokol. Hal itu diusulkan oleh sejumlah tokoh nasional yang menamakan dirinya Panitia 17.

Ketua Delegasi Panitia 17 Jimly Asshiddiqie menjelaskan, usulan tersebut muncul dari inisiatif sejumlah tokoh dalam Panitia 17. Landasannya adalah untuk meningkatkan rasa kepedulian dan rasa menghormati jasa pahlawan yang dianggap mulai berkurang.

Jimly menegaskan, selain nama Soekarno, muncul juga ide nama Hatta yang akan dibuat terpisah menjadi nama jalan di setiap ibu kota provinsi. Untuk tahap awal, nama dua proklamator itu akan diusulkan mengganti nama jalan di DKI Jakarta, yakni Jalan Medan Merdeka Selatan (Soekarno) serta Medan Merdeka Utara (Hatta) dan diharapkan terealisasi paling lambat 10 November 2013. Perubahan nama itu harus mendapat izin dari Presiden SBY.

Ke depan, kata Jimly, selain Soekarno dan Hatta, nama tokoh lain juga akan diusulkan menjadi nama jalan yang mengelilingi kawasan Monumen Nasional (Monas) di DKI Jakarta. Selain Soekarno dan Hatta, nama mantan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto untuk mengganti nama Jalan Medan Merdeka Barat, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin untuk mengganti nama Jalan Medan Merdeka Timur.

Saat menggelar pertemuan, sejumlah anggota Panitia 17 turut hadir, antara lain Muhamad Yamin, Eddy Kusnadi Sariatmada, Permadi Satrio Wiwoho, Andi Mapetahang Fatwa, Mooryati Sudibyo, Yazirwan Uyun, dan Aisya Prawiranegara. Panitia 17 menggelar rapat di ruang rapat Ketua MPR karena sekaligus ingin menyampaikan idenya kepada Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto. Ikut hadir pula dalam pertemuan itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com