IGI: Pendidikan Bukan Prioritas di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil penelitian Kemitraan dalam Indonesia Governance Index (IGI) menunjukkan bahwa bidang pendidikan tidak menjadi prioritas di Indonesia. Alokasi anggaran oleh 33 pemerintah provinsi tidak ada yang mencapai 20 persen dari anggaran belanja seperti yang diatur dalam konstitusi.

Direktur Eksekutif Kemitraan Wicaksono Saroso mengatakan, dari 33 provinsi yang diteliti, provinsi yang terbesar mengalokasikan anggaran untuk pendidikan ternyata hanya memakai 14 persen dari total APBD. Anggaran itu pun, kata dia, sudah meliputi biaya untuk aparatur.

"Yang terendah alokasinya hanya menyisakan 1 persen untuk pendidikan. Pendidikan bukanlah prioritas di Indonesia," kata Wicaksono saat memaparkan hasil penelitian di Hotel JW Marriot, Jakarta, Senin (2/9/2013).

Wicaksono mengatakan, temuan penting dalam penelitian, yakni adanya sikap pemprov yang melempar tanggungjawab ketika pemerintah kabupaten/kota meminta bantuan kepada Pemprov. Pemerintah kabupaten/kota memang ada yang mengalokasikan anggaran lebih banyak atau lebih dari 20 persen untuk pendidikan dari total anggaran.

"Namun, anggaran itu jauh dari cukup karena keseluruhan anggaran kabupaten/kota tergolong kecil dibanding anggaran pemprov," kata dia.

Masalah lain, tambah Wicaksono, adanya jarak yang sangat besar anggaran antar provinsi. Ia memberi contoh, alokasi anggaran per siswa per tahun di Aceh mencapai Rp 954.510 . Namun, anggaran per siswa per tahun di Nusa Tenggara Barat hanya Rp 4.511.

"Perbedaan besar ini hampir dapat dipastikan memiliki dampak kepada perbedaan pengalaman pendidikan dari anak-anak Indonesia yang tinggal di provinsi yang berbeda," kata Wicaksono.

Temuan penting lain, yakni soal pengarusutamaan jender. Walaupun sebagian besar provinsi memiliki skor sedang, kata Wicaksono, ada beberapa kasus putus sekolah siswa perempuan yang tidak berimbang. Situasi itu paling buruk terjadi di Papua di mana siswa perempuan putus sekolah 18 bulan lebih cepat daripada siswa laki-laki. Tren tersebut juga terjadi di daerah yang lebih kaya seperti Jawa Timur dan DI Yogyakarta.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan, tentu perlu diperiksa kebenaran dokumen yang diterima Kemitraan. Ia memberi contoh apakah benar Pemprov Aceh menganggarkan sebesar Rp 954.410 per siswa per tahun seperti yang tertera dalam dokumen anggaran.

"Kita bisa periksa lagi apa betul angka itu dialokasikan. Jangan-jangan ini sumbang korupsi juga," kata Bambang.