Kompas.com - 27/08/2013, 15:36 WIB
Prabowo Subianto (kiri) dan Joko Widodo (kanan) TRIBUNNEWS/BIAN HARNANSA/HERUDINPrabowo Subianto (kiri) dan Joko Widodo (kanan)
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com
— Hasil survei yang dilakukan Forum Akademisi Teknologi Informatika (TI) terkait Pemilu Presiden 2014 menunjukkan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden jauh meninggalkan tokoh lain. Ketua Forum Akademisi IT Hotland Sitorus mengatakan, elektabilitas Jokowi sudah mencapai 41 persen. Di bawahnya berturut-turut yakni Prabowo Subianto sebesar 12 persen, Megawati Soekarnoputri 9 persen, Aburizal Bakrie 6 persen, Jusuf Kalla 5 persen, Wiranto 3 persen, dan Hatta Rajasa 2 persen.

"Dahlan Iskan dan Mahfud MD masing-masing 1 persen," kata Hotland saat jumpa pers di Jakarta, Senin (27/8/2013).

Dalam penjelasannya, Forum Akademisi TI mengaku melakukan survei tersebut pada 1-20 Agustus 2013. Sebanyak 2.000 orang, yang terdiri dari 1.000 laki-laki dan 1.000 perempuan, di 34 provinsi menjadi responden dengan teknik wawancara langsung. Adapun margin error hasil survei tersebut plus minus 2,5 persen.

Hotland menambahkan, pihaknya juga menanyakan kriteria pemimpin yang diharapkan. Hasilnya, sebanyak 35 persen responden berharap pemimpin yang perhatian kepada masyarakat, 25 persen ingin pemimpin bersih dan jujur, 15 persen pemimpin pintar dan berwawasan luas, serta 10 persen pemimpin tegas dan berwibawa.

Pertanyaan lainnya, persoalan apa yang diharapkan diselesaikan presiden selanjutnya. Hasilnya, sebanyak 27 persen responden ingin diselesaikan masalah pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kemakmuran rakyat.

Hal lain, sebanyak 20 persen responden ingin agar pendidikan murah dan fasilitas terjangkau, 17 persen ketersediaan lapangan kerja, 14 persen pengelolaan keuangan negara yang bersih dan transparan, serta 13 persen ingin kesehatan murah dan fasilitas memadai.

Seperti diberitakan, PDI-P hingga saat ini belum menetapkan capres-cawapres. Kewenangan penetapan capres-cawapres diserahkan kepada Ketua Umum DPP Megawati Soekarnoputri. Hanya saja, PDI-P mengaku mencermati hasil berbagai survei yang menempatkan Jokowi di urutan teratas.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

Nasional
Kasus Positif Covid-19 yang Masih Bertambah dan Potensi Lonjakan Usai Libur Lebaran

Kasus Positif Covid-19 yang Masih Bertambah dan Potensi Lonjakan Usai Libur Lebaran

Nasional
NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Nasional
Cegah Covid-19, Satgas: Jangan Silaturahmi Secara Fisik saat Lebaran

Cegah Covid-19, Satgas: Jangan Silaturahmi Secara Fisik saat Lebaran

Nasional
Kakorlantas Minta Masyarakat Urungkan Niat Mudik jika Tak Ingin Diputarbalikkan

Kakorlantas Minta Masyarakat Urungkan Niat Mudik jika Tak Ingin Diputarbalikkan

Nasional
Novel Baswedan Sebut Firli Bahuri Sewenang-wenang Nonaktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Novel Baswedan Sebut Firli Bahuri Sewenang-wenang Nonaktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
KPK Persilakan Pengamat Militer Connie Rahakundini Buat Laporan soal Mafia Alutsista

KPK Persilakan Pengamat Militer Connie Rahakundini Buat Laporan soal Mafia Alutsista

Nasional
Jelang Lebaran 6 Perwira Tinggi Polri Dapat Kenaikan Pangkat, Ini Nama-namanya...

Jelang Lebaran 6 Perwira Tinggi Polri Dapat Kenaikan Pangkat, Ini Nama-namanya...

Nasional
Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Nasional
Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Nasional
Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Nasional
Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Nasional
Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X