Dipertanyakan, Penunjukan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi oleh Presiden

Kompas.com - 31/07/2013, 07:09 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil mengadakan konferensi pers terkait pencalonan Patrialis Akbar sebagai hakim Konstitusi yang ditunjuk langsung oleh presiden. Koalisi mengatakan bahwa keputusan Presiden tersebut cacat hukum. KOMPAS.COM/ARIANEKoalisi Masyarakat Sipil mengadakan konferensi pers terkait pencalonan Patrialis Akbar sebagai hakim Konstitusi yang ditunjuk langsung oleh presiden. Koalisi mengatakan bahwa keputusan Presiden tersebut cacat hukum.
Penulis Ariane Meida
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Masyarakat Sipil mempertanyakan langkah Presiden menunjuk Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi dari unsur pemerintah, menggantikan Achmad Sodiki yang memasuki masa pensiun. Berdasarkan informasi yang mereka dapatkan, Patrialis akan dilantik pada Agustus 2013.

"Ini mana akuntabelnya, mana obyektifnya? Tiba-tiba seseorang yang kami ragukan integritasnya, kapabilitasnya, profesionalitasnya, justru mengisi hakim konstitusi," kata peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Jafar, pada konferensi pers di Gedung LBH, Jakarta, Selasa (30/7/2013).

Menurut koalisi, penunjukan Patrialis ini cacat hukum. Pasal 19 Undang-Undang (UU) tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan pencalonan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Pasal 20 Ayat 2 dari UU yang sama juga menegaskan bahwa pemilihan hakim konsitusi wajib diselenggarakan secara obyektif dan akuntabel.

"Sosok Patrialis Akbar tidak memiliki cukup track record yang baik di masa lalunya. Ketika dia tidak berhasil di Kementerian Hukum dan HAM, tidak berhasil di daerah pemilihan, tiba-tiba ini dia ditunjuk secara langsung oleh Presiden sebagai calon tunggal hakim (di) MK," kecam Wahyudi.

Demi menyelamatkan MK, koalisi meminta Presiden membatalkan penunjukan Patrialis sebagai hakim konstitusi. Mereka berpendapat, cacat hukum dalam penunjukan ini akan melemahkan lembaga pengawal konstitusi tersebut. Selain itu, koalisi juga meminta pemerintah membentuk panitia seleksi calon hakim konstitusi. Proses pemilihan pun diminta transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Bila permintaan ini tak dipenuhi, koalisi berencana mengirimkan surat protes kepada Presiden sebagai bentuk somasi kepada pemerintah. "Bila tak juga ditanggapi, koalisi akan menggugat keputusan (penunjukan Patrialis) ke Pengadilan Tata Usaha Negara," imbuh Wahyudi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi menunjuk Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi dari unsur pemerintah. Patrialis, mantan Menteri Hukum dan HAM, menggantikan Achmad Sodiki.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Presiden juga memperpanjang masa jabatan Maria Farida Indrati sebagai hakim konstitusi periode 2013-2018. "Keduanya menjadi hakim konstitusi melalui keputusan presiden," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada Kompas.com, Selasa (30/7/2013).

Terpisah, Ketua MK Akil Mochtar mengatakan telah menerima Keputusan Presiden tentang pengangkatan Patrialis tersebut. "Kemarin (Senin, 29 Juli 2013) sore Keppres-nya sudah saya terima," ujar dia seperti dikutip dari Antara.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisikan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Siapa Pun Boleh Kritik Selama Pakai Data yang Bisa Diuji

Polisikan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Siapa Pun Boleh Kritik Selama Pakai Data yang Bisa Diuji

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan 6 Orang Termasuk Bupati dan Kepala BPBD

OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan 6 Orang Termasuk Bupati dan Kepala BPBD

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 22,33 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 22,33 Persen

Nasional
Kemenkominfo Putus Akses terhadap 2,6 Juta Konten Negatif, Terbanyak Pornografi

Kemenkominfo Putus Akses terhadap 2,6 Juta Konten Negatif, Terbanyak Pornografi

Nasional
UPDATE 22 April: Ada 49.662 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 April: Ada 49.662 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 September: Sebaran 2.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

UPDATE 22 September: Sebaran 2.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

Nasional
Haris Azhar Sempat Kirim Undangan Pertemuan, tapi Luhut Tidak Datang

Haris Azhar Sempat Kirim Undangan Pertemuan, tapi Luhut Tidak Datang

Nasional
UPDATE 22 September: 256.163 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 5,24 Persen

UPDATE 22 September: 256.163 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 5,24 Persen

Nasional
Airlangga: Arahan Presiden, 50 Persen Vaksin Covid-19 Didistribusikan Dinkes, Sisanya oleh Polri-TNI

Airlangga: Arahan Presiden, 50 Persen Vaksin Covid-19 Didistribusikan Dinkes, Sisanya oleh Polri-TNI

Nasional
UPDATE 22 September: Ada 373.201 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 September: Ada 373.201 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Terima Masukan dari Banyak Kiai, Ketua GP Ansor Dukung PBNU Gelar Muktamar pada Tahun 2021

Terima Masukan dari Banyak Kiai, Ketua GP Ansor Dukung PBNU Gelar Muktamar pada Tahun 2021

Nasional
UPDATE: Bertambah 5.356, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.008.062

UPDATE: Bertambah 5.356, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.008.062

Nasional
Berhentikan Pegawai Tanpa Pesangon, Pimpinan KPK Dinilai Tak Berniat Jalankan Putusan MK

Berhentikan Pegawai Tanpa Pesangon, Pimpinan KPK Dinilai Tak Berniat Jalankan Putusan MK

Nasional
UPDATE: Bertambah 149, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 140.954 Jiwa

UPDATE: Bertambah 149, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 140.954 Jiwa

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.720, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.198.678

UPDATE: Bertambah 2.720, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.198.678

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.