Kompas.com - 24/07/2013, 18:38 WIB
Ilustrasi: Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab (tengah), saat berorasi di depan ribuan umat muslim yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) saat unjukrasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (1/3/2011).  TRIBUNNEWS/HERUDINIlustrasi: Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab (tengah), saat berorasi di depan ribuan umat muslim yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) saat unjukrasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (1/3/2011).
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar Hukum Tata Negara, Margarito, Kamis, yakin pemerintah tak akan berani menindak Front Pembela Islam (FPI) dengan menggunakan Undang-Undang tentang Organisasi Massa. Pasalnya, Margarito menduga FPI justru menjadi alat kepentingan aparat kepolisian.

"UU Ormas sudah ada, tapi pemerintah berani enggak? Sekarang ini pemerintah masih siap-siap PP dan bentar lagi mau digugat ke MK. Saya enggak percaya pemerintah berani pakai UU Ormas untuk hadapi FPI," ujar Margarito di Kompleks Parlemen, Rabu (24/7/2013).

Margarito pun pesimistis FPI akan dibubarkan. Margarito melihat pemerintah ketakutan jika nantinya FPI memberikan perlawanan yang lebih besar sehingga menciptakan kekacauan. "Selain itu, memang ada di pemerintah yang menghendaki FPI ini. Ada persepsi yang ingin agar kafe-kafe di bulan puasa, ada pula yang tidak setuju. Sementara ini tidak bisa dilakukan polisi dan Satpol PP karena mereka punya relasi di sana," ucap Margarito.

Dengan kondisi itu, Margarito melihat untuk kepentingan taktis, maka polisi membutuhkan FPI untuk menumpas keberadaan kafe hingga tempat-tempat lokalisasi. "Kalau polisi kan tidak bisa serta-merta begitu datang obrak-abrik kafe. Maka FPI yang dipakai," imbuh Margarito.

Seperti diberitakan, wacana pembubaran atau penghentian sementara kegiatan FPI mulai mengemuka pascabentrok yang melibatkan FPI dan warga Kendal, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Mantan Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain menyatakan FPI bisa dihentikan sementara kegiatannya karena UU Ormas telah disahkan.

FPI bisa dihentikan sementara atas usulan Muspida setempat karena dianggap telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul bahkan mendesak agar FPI segera dibubarkan. Menanggapi desakan itu, Juru Bicara FPI Muchsin Alatas menyatakan ormasnya siap membubarkan diri selama para anggota Dewan sudah bisa tidak korupsi.

"Selama mereka masih korupsi, harusnya DPR yang dibubarkan," ucap Muchsin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Nasional
Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Nasional
Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Nasional
Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Nasional
TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Nasional
Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

Nasional
TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

Nasional
Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Nasional
Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Nasional
TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X