Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Siap Tampung Laporan Dugaan Gratifikasi Seks

Kompas.com - 23/07/2013, 19:42 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi siap mengambil langkah tindak lanjut jika ada masyarakat yang melaporkan indikasi penerimaan gratifikasi seksual oleh oknum pejabat di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, sejauh ini pihaknya belum menerima laporan mengenai dugaan gratifikasi seksual tersebut.

”Kalau ada yang melaporkan, bisa saja ditelusuri. Ditelaah dulu laporannya benar atau tidak. Tapi, sejauh ini belum ada informasi itu yang sampai ke KPK,” kata Johan di Jakarta, Selasa (23/7/2013).
Johan mengungkapkan, pihaknya bisa saja mengusut indikasi penerimaan gratifikasi seks sepanjang diperoleh data dan bukti yang kuat. ”Kalau enggak ada bukti-buktinya, ya, enggak bisa,” ujarnya.

Pernyataan Johan ini menanggapi rencana Serikat Pekerja PT Surveyor Indonesia yang berniat melaporkan ke KPK dugaan pemberian gratifikasi seks yang melibatkan oknum pejabat Kementerian BUMN. Menurut kuasa hukum Serikat Pekerja Surveyor Indonesia, Muhammad Joni, dugaan gratifikasi seks ini melibatkan pimpinan PT Surveyor Indonesia dan oknum pejabat di Kementerian BUMN.

Hari Selasa ini, Serikat Pekerja Surveyor Indonesia melaporkan Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Muhammad Arief Zaiunudin ke Polda Metro Jaya. Arief dilaporkan karena membuat keputusan mutasi dan demosi terhadap karyawannya.

Joni menduga, keputusan mutasi dan demosi ini diberikan karena karyawan melontarkan kritik mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pimpinan perusahaan, antara lain dugaan pemberian gratifikasi seks kepada oknum pejabat Kementerian BUMN tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com