Kompas.com - 16/07/2013, 13:06 WIB
Ilustrasi LUCKY PRANSISKAIlustrasi
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, melayangkan kritik terhadap Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, menurutnya, Priyo seharusnya tidak perlu memprioritaskan permintaan para narapidana kasus korupsi agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012. Langkah Priyo tersebut dinilai tidak patut.

Para napi korupsi, melalui surat Priyo, ingin agar PP yang berisi pengetatan pemberian hak remisi, asimilasi, dan bebas bersyarat kepada narapidana kasus terorisme, narkotika, dan korupsi dicabut.

Didi mengatakan, PP tersebut dibuat atas tuntutan publik agar pemerintah memperketat pemberian remisi bagi napi kasus extraordinary crime, salah satunya koruptor. Dengan demikian, setiap upaya untuk mencabut PP Nomor 99/2012, menurut Didi, bertentangan dengan semangat anti korupsi.

"Termasuk upaya yang difasilitasi oleh Priyo. Andai yang diperjuangkan adalah napi-napi anak, napi kejahatan ringan, atau masyarakat kecil yang menjadi korban ketidakadilan seperti pencuri sandal jepit, ayam, pencuri buah kakao, tentu akan lebih bagus," kata Didi melalui pesan singkat, Selasa (16/7/2013).

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, apa pun alasannya, bandar narkoba, koruptor, teroris tetap harus diperketat untuk bisa memperoleh remisi. "Bahkan, tidak perlu diberikan kalau kita masih peduli dan kasihan kepada rakyat yang menjadi korban mereka" ujar putra Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin ini.

Sebelumnya, Priyo beralasan hanya meneruskan surat dari 115 napi kasus korupsi kepada Presiden, menteri terkait, dan Komisi III DPR. Menurut Priyo, hal itu lazim dilakukannya sebagai pimpinan yang membidangi politik, hukum, keamanan.

Dalam surat tersebut, kata Priyo, dirinya tidak menyarankan apa pun terkait PP. Ia hanya meminta Presiden merespons permintaan para napi. Hingga kemarin, Presiden belum menerima surat dari Priyo. Hanya, pemerintah sudah menegaskan tidak akan mencabut PP.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Penegakan Prokes dan Vaksinasi, Jokowi Turut Sampaikan Terima Kasih pada Pemuka Agama

Soal Penegakan Prokes dan Vaksinasi, Jokowi Turut Sampaikan Terima Kasih pada Pemuka Agama

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Asabri Meninggal, Kejari Jaktim Bakal Hentikan Tuntutan

Tersangka Kasus Korupsi Asabri Meninggal, Kejari Jaktim Bakal Hentikan Tuntutan

Nasional
Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Rapatkan Barisan, Bersama-sama Hadapi Pandemi Covid-19

Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Rapatkan Barisan, Bersama-sama Hadapi Pandemi Covid-19

Nasional
Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia, Wapres Ajak Masyarakat Syukuri Kemerdekaan

Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia, Wapres Ajak Masyarakat Syukuri Kemerdekaan

Nasional
Menag: Semoga Pandemi Lekas Berakhir dan Kita Dapat Hidup Normal Kembali

Menag: Semoga Pandemi Lekas Berakhir dan Kita Dapat Hidup Normal Kembali

Nasional
Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Nasional
Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

Nasional
Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

Nasional
Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Nasional
UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Delta Menyebar Hampir Merata di Seluruh Indonesia

Kemenkes Sebut Varian Delta Menyebar Hampir Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X