Kompas.com - 16/07/2013, 13:06 WIB
Ilustrasi LUCKY PRANSISKAIlustrasi
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, melayangkan kritik terhadap Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, menurutnya, Priyo seharusnya tidak perlu memprioritaskan permintaan para narapidana kasus korupsi agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012. Langkah Priyo tersebut dinilai tidak patut.

Para napi korupsi, melalui surat Priyo, ingin agar PP yang berisi pengetatan pemberian hak remisi, asimilasi, dan bebas bersyarat kepada narapidana kasus terorisme, narkotika, dan korupsi dicabut.

Didi mengatakan, PP tersebut dibuat atas tuntutan publik agar pemerintah memperketat pemberian remisi bagi napi kasus extraordinary crime, salah satunya koruptor. Dengan demikian, setiap upaya untuk mencabut PP Nomor 99/2012, menurut Didi, bertentangan dengan semangat anti korupsi.

"Termasuk upaya yang difasilitasi oleh Priyo. Andai yang diperjuangkan adalah napi-napi anak, napi kejahatan ringan, atau masyarakat kecil yang menjadi korban ketidakadilan seperti pencuri sandal jepit, ayam, pencuri buah kakao, tentu akan lebih bagus," kata Didi melalui pesan singkat, Selasa (16/7/2013).

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, apa pun alasannya, bandar narkoba, koruptor, teroris tetap harus diperketat untuk bisa memperoleh remisi. "Bahkan, tidak perlu diberikan kalau kita masih peduli dan kasihan kepada rakyat yang menjadi korban mereka" ujar putra Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin ini.

Sebelumnya, Priyo beralasan hanya meneruskan surat dari 115 napi kasus korupsi kepada Presiden, menteri terkait, dan Komisi III DPR. Menurut Priyo, hal itu lazim dilakukannya sebagai pimpinan yang membidangi politik, hukum, keamanan.

Dalam surat tersebut, kata Priyo, dirinya tidak menyarankan apa pun terkait PP. Ia hanya meminta Presiden merespons permintaan para napi. Hingga kemarin, Presiden belum menerima surat dari Priyo. Hanya, pemerintah sudah menegaskan tidak akan mencabut PP.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

Nasional
Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

Nasional
Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

Nasional
Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

Nasional
Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

Nasional
Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Nasional
Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.