Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Dibandingkan Jokowi, Pramono Edhie Enggak Ada Apa-Apanya"

Kompas.com - 01/07/2013, 19:24 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Politisi Demokrat Ruhut Sitompul menilai, sebagai calon presiden, Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo lebih baik dibanding Gubernur DKI Joko Widodo alias Jokowi. Namun, peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, tak sepakat dengan penilaian tersebut.

"Enggak ada apa-apanya Pramono Edhie dibanding Jokowi. Prestasi yang ditunjukan Pramono apa? Walaupun sempat jadi KSAD, enggak ada yang menonjol dari prestasi beliau, kecuali dikenal sebagai adik ipar SBY. Popularitas beliau lebih kepada adik Ani Yudhoyono saja," tutur Syamsuddin di Jakarta, Senin (1/7/2013).

Sebelumnya, sejumlah survei menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi di urutan teratas. Salah satunya, survei Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) yang dirilis 26 Mei lalu, yang menempatkan pria asal Solo itu di urutan teratas dalam hasil survei sebagai calon presiden di Pemilu 2014.

Jokowi unggul di atas nama-nama lainnya, seperti Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Dahlan Iskan, Mahfud MD, Pramono Edhie Wibowo, Djoko Suyanto, dan Gita Wirjawan.

Sentimen negatif

Selain itu, Syamsuddin juga menyoroti dampak kehadiran Pramono Edhie di internal partai. Bergabungnya Pramono Edhie bisa menimbulkan sentimen negatif di internal Partai Demokrat maupun masyarakat. Pasalnya, adik ipar Susilo Bambang Yudhoyono itu mendapat perlakuan istimewa di Demokrat.

"Jangan-jangan sentimennya malah negatif. Kok nepotisme lagi, kok keluarga lagi yang dapat posisi Dewan Pembina?," tuturnya.

Menurutnya, kalangan internal Demokrat bisa saja tidak nyaman dengan perlakuan Pramono. Banyak kader Demokrat harus melewati kepengurusan dari bawah untuk mendapat posisi strategis.

Posisi Dewan Pembina, kata dia, merupakan posisi istimewa. Semestinya, hanya mereka yang berjasa bagi partai bisa mendapat posisi tersebut. Dengan demikian, Syamsuddin meyakini kehadiran mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu tidak akan meningkatkan elektabilitas Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Nasional
    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Nasional
    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Nasional
    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Nasional
    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Nasional
    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Nasional
    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Nasional
    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Nasional
    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    Nasional
    Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

    Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com