Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Akan Buat Buku dan "Website" Data Riwayat Hidup Caleg

Kompas.com - 26/06/2013, 12:50 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan membuka data riwayat hidup para calon anggota legislatif yang diajukan partai ini melalui buku dan situs web. Hal ini dilakukan untuk memberikan transparansi dan rekam jejak para caleg.

"Sejak awal data caleg memang seharusnya dibuka data hidupnya. PKB tidak ada keberatan untuk merilis datanya. Seandainya di KPU tidak dirilis, kami pun siapkan sendiri profil caleg PKB di website dan akan dibukukan," ujar Ketua Bapilu PKB Saifullah Ma'shum, saat dihubungi, Rabu (26/6/2013).

Ia menjelaskan saat ini seluruh bahan profil para caleg sedang dikumpulkan. Rencananya, profil para caleg PKB akan dirilis secara bertahap melalui situs web dan buku pada bulan Ramadhan.

"Kami gunakan cara ini agar semuanya bisa lihat siapa saja caleg yang kami ajukan," tutur Saifullah.

Lebih lanjut, ia menampik tudingan partainya tidak transparan dalam membuka data riwayat para caleg. Hal ini menyusul temuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan 140 caleg yang enggan data riwayatnya dipublikasikan. Menurutnya, hal ini terjadi justru karena kesalahan KPU.

"Sejak awal KPU salah karena memberikan lembar pilihan apakah caleg mau datanya dipublikasikan atau tidak. Seharusnya publikasikan saja semuanya," kata Saifullah.

Dari 140 caleg tersebut, ia mengaku tak tahu apakah ada caleg PKB atau tidak. Jika ternyata masih ada caleg PKB yang enggan membuka data pribadinya, ia menyatakan partainya akan mendorong agar caleg itu terbuka.

"Nanti akan kami dorong semua caleg dipublikasikan agar telanjang, transparansi publik. Aneh kalau sejak awal tertutup karena ini menyalahi pertanggungjawaban dan representasi," ujar Saifullah.

Saat ditanya tentang peluang data pribadi itu dijadikan kampanye hitam oleh pesaing, menurutnya, hal itu biasa terjadi. Yang terpenting, kata dia, KPU bisa melakukan proses klarifikasi terhadap informasi yang diterima.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

    BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

    Nasional
    Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

    Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

    Nasional
    Drama Nurul Ghufron vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

    Drama Nurul Ghufron vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

    Nasional
    Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

    Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

    Nasional
    Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

    Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

    Nasional
    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

    Nasional
    11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

    11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

    Nasional
    Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

    Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

    Nasional
    KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

    KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

    Nasional
    Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

    Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

    Nasional
    Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

    Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

    Nasional
    Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

    Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

    Nasional
    Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

    Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

    Nasional
    Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

    Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

    Nasional
    MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

    MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com