Kompas.com - 22/06/2013, 17:02 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kanan) didampingi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad mengikuti pertemuan dengan ribuan anggota Fraksi Partai Golkar seluruh Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2013). Pertemuan tersebut untuk pemantapan strategi pemenangan Partai Golkar pada pemilu legislatif dan pemilihan Presiden tahun 2014. KOMPAS/Hendra A SetyawanKetua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kanan) didampingi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad mengikuti pertemuan dengan ribuan anggota Fraksi Partai Golkar seluruh Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2013). Pertemuan tersebut untuk pemantapan strategi pemenangan Partai Golkar pada pemilu legislatif dan pemilihan Presiden tahun 2014.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


BALI, KOMPAS.com -
Partai Golkar tidak akan mengambil kursi menteri yang kini diduduki menteri asal Partai Keadilan Sejahtera jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata melakukan perombakan kabinet. Jika tiga menteri asal PKS dicopot, Golkar mengikhlaskan kursi tersebut pada parpol lainnya di koalisi.

"Kami sudah bicara di internal, Golkar tidak akan mau ambil posisi di Kementerian itu (yang ditinggal PKS)," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Fadel Muhammad di sela-sela acara Pembekalan Caleg dan Pengukuhan Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu (BKPP) di Bali, Sabtu ( 22/6/2013 ).

Fadel mengatakan, pihaknya menganggap waktunya terlalu singkat jika menerima kursi menteri. Fadel mengaku baru-baru ini sempat ditanya di internal Golkar apakah mau menempati kursi Menteri Pertanian. Meski merasa memiliki kemampuan dalam bidang pertanian, Fadel mengaku tidak tertarik lantaran waktu yang terlalu singkat.

"Saya enggak berminat lagi. Saya pikir Golkar lebih baik tidak ambil posisi itu. Lebih baik diserahkan ke profesional. Sudah enggak bisa berbuat banyak (kalau diterima). Kita sudah sibuk mengurus partai," kata mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.

Meski demikian, tambah Fadel, pihaknya menyerahkan sepenuhnya terkait reshuffel kepada Presiden. Pasalnya, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

Seperti diberitakan, wacana reshuffel kembali muncul setelah PKS kembali tidak mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. PKS menolak harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter.

Penolakan itu dianggap melanggar code of conduct koalisi. Akibatnya, PKS seharusnya mengundurkan diri dari koalisi. Selanjutnya, Presiden akan bersikap mengenai tiga menteri asal PKS. Adapun PKS menyerahkan sepenuhnya posisi koalisi maupun menteri kepada Presiden.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    MKD Gelar Rapat Pleno Terkait Kasus Azis Syamsuddin Siang Ini

    MKD Gelar Rapat Pleno Terkait Kasus Azis Syamsuddin Siang Ini

    Nasional
    Risma Usul Terorisme Masuk RUU Penanggulangan Bencana, Ini Alasannya

    Risma Usul Terorisme Masuk RUU Penanggulangan Bencana, Ini Alasannya

    Nasional
    MAKI: Pak Firli Mundur Saja, Sudah Setahun Kontroversi Terus

    MAKI: Pak Firli Mundur Saja, Sudah Setahun Kontroversi Terus

    Nasional
    Jokowi Beri Arahan Terkait Tindak Lanjut 75 Pegawai KPK, Ini Respons Menpan RB

    Jokowi Beri Arahan Terkait Tindak Lanjut 75 Pegawai KPK, Ini Respons Menpan RB

    Nasional
    IAKMI: Vaksinasi Gotong Royong Harus Perhatikan Prinsip Keadilan

    IAKMI: Vaksinasi Gotong Royong Harus Perhatikan Prinsip Keadilan

    Nasional
    4 Keluarga Korban Serangan MIT di Poso Terima Santunan dari Pemerintah

    4 Keluarga Korban Serangan MIT di Poso Terima Santunan dari Pemerintah

    Nasional
    Indonesia Akan Beri Bantuan 500.000 Dollar AS kepada Palestina

    Indonesia Akan Beri Bantuan 500.000 Dollar AS kepada Palestina

    Nasional
    Konflik Israel dan Palestina Tak Terkait Agama, Pemerintah Diminta Edukasi Masyarakat

    Konflik Israel dan Palestina Tak Terkait Agama, Pemerintah Diminta Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terintegrasi dengan LRT dan MRT

    Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terintegrasi dengan LRT dan MRT

    Nasional
    Berhasil Kumpulkan Dana hingga Rp 100 Miliar, Dompet Dhuafa Apresiasi Para Donatur

    Berhasil Kumpulkan Dana hingga Rp 100 Miliar, Dompet Dhuafa Apresiasi Para Donatur

    Nasional
    Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tingkatkan Efisiensi Layanan Transportasi

    Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tingkatkan Efisiensi Layanan Transportasi

    Nasional
    Jokowi Targetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diuji Coba Akhir 2022

    Jokowi Targetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diuji Coba Akhir 2022

    Nasional
    Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Pemerintah Berharap Investor Lebih Percaya Diri

    Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Pemerintah Berharap Investor Lebih Percaya Diri

    Nasional
    Kemenlu Segera Mulai Vaksinasi WNI Kelompok Rentan di Penampungan Luar Negeri

    Kemenlu Segera Mulai Vaksinasi WNI Kelompok Rentan di Penampungan Luar Negeri

    Nasional
    Didampingi Dubes China dan Luhut, Jokowi Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    Didampingi Dubes China dan Luhut, Jokowi Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X