Kompas.com - 20/06/2013, 19:56 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengatakan, tarif angkutan umum bersubsidi tidak akan naik setelah harga baru bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berlaku. Namun, kenaikan tarif akan terjadi di angkutan umum komersial.

Jika tidak naik, kata Mangindaan, perusahaan angkutan komersial akan bangkrut lantaran 36 persen dari total pengeluaran berasal dari bahan bakar. Namun, ia berharap kenaikan tarif tersebut nantinya tidak sampai di atas 15 persen.

Saat ini, pihaknya tengah membahas untuk menetapkan batas atas tarif. "Supaya tidak berpengaruh pada inflasi, jangan di atas 15 persen," kata Mangindaan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (20/6/2013).

Mangindaan yakin kenaikan tarif angkutan komersial nantinya tidak akan terlalu tinggi lantaran persaingan yang ketat. Jika terlalu tinggi, tentu penumpang enggan menggunakan.

"Hitungnya kan per kilometer per orang. Misalnya sekarang Rp 500 per kilometer per orang, kalau naik 10 persen cuma naik Rp 50. Kalau 100 kilometer, baru Rp 5.000," pungkas politisi Partai Demokrat itu.

Seperti diberitakan, pemerintah akan menaikkan premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Rencananya, harga baru itu akan berlaku Sabtu dini hari.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kenapa Diskriminasi Termasuk Pelanggaran HAM?

    Kenapa Diskriminasi Termasuk Pelanggaran HAM?

    Nasional
    Penyebab Rasisme dan Cara Mencegahnya

    Penyebab Rasisme dan Cara Mencegahnya

    Nasional
    Hubungan PDI-P dan Nasdem Dinilai Bakal Renggang Usai Usulan Pencapresan Ganjar

    Hubungan PDI-P dan Nasdem Dinilai Bakal Renggang Usai Usulan Pencapresan Ganjar

    Nasional
    PSI Kritik Anies soal Kualitas Udara DKI, Sebut Tak Ada Rasa Kedaruratan

    PSI Kritik Anies soal Kualitas Udara DKI, Sebut Tak Ada Rasa Kedaruratan

    Nasional
    Di Sela-sela KTT G7, Jokowi dan PM India Narendra Modi Bahas Kerja Sama Pangan

    Di Sela-sela KTT G7, Jokowi dan PM India Narendra Modi Bahas Kerja Sama Pangan

    Nasional
    Jokowi Bertemu Kanselir Jerman Olaf Scholz, Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

    Jokowi Bertemu Kanselir Jerman Olaf Scholz, Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

    Nasional
    Redam Keterbelahan Publik, Demokrat Minta Pilpres 2024 Fokus pada Pertarungan Gagasan

    Redam Keterbelahan Publik, Demokrat Minta Pilpres 2024 Fokus pada Pertarungan Gagasan

    Nasional
    Rangkulan Biden ke Jokowi Saat Sesi Foto KTT G7

    Rangkulan Biden ke Jokowi Saat Sesi Foto KTT G7

    Nasional
    Partai Nasdem dan PDI-P Diprediksi Pecah Kongsi pada Pilpres 2024

    Partai Nasdem dan PDI-P Diprediksi Pecah Kongsi pada Pilpres 2024

    Nasional
    Ganjar-Anies Disebut Jadi Solusi Keterbelahan, Demokrat: Sama dengan Menuduh Pendukungnya

    Ganjar-Anies Disebut Jadi Solusi Keterbelahan, Demokrat: Sama dengan Menuduh Pendukungnya

    Nasional
    UPDATE 27 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 81,08 Persen, Ketiga 24.08 Persen

    UPDATE 27 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 81,08 Persen, Ketiga 24.08 Persen

    Nasional
    Sidang Perdana Praperadilan Mardani Maming Bakal Digelar 12 Juli di PN Jaksel

    Sidang Perdana Praperadilan Mardani Maming Bakal Digelar 12 Juli di PN Jaksel

    Nasional
    Komisi II Putuskan RUU Pemekaran Wilayah Papua Selasa Besok

    Komisi II Putuskan RUU Pemekaran Wilayah Papua Selasa Besok

    Nasional
    Ketua DPR Minta Aturan Beli Migor Pakai PeduliLindungi Jangan Sampai Sulitkan Rakyat

    Ketua DPR Minta Aturan Beli Migor Pakai PeduliLindungi Jangan Sampai Sulitkan Rakyat

    Nasional
    Di Hadapan Negara G7, Jokowi Sebut RI Butuh Investasi Besar di Sektor Energi Bersih

    Di Hadapan Negara G7, Jokowi Sebut RI Butuh Investasi Besar di Sektor Energi Bersih

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.