Coret Caleg Parpol Bermasalah, Nurul Puji KPU

Kompas.com - 14/06/2013, 17:16 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin memuji langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mencoret sejumlah 87 caleg dari lima partai politik karena dianggap tidak memenuhi kuota 30 persen perempuan. Ke 87 caleg ini tersebar di berbagai daerah pemilihan di Indonesia. Nurul menganggap KPU telah menerapkan aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif.

"Ini keberanian luar biasa. Apa yang dilakukan KPU sudah benar dan itu sudah dikonsultasikan ke Bawaslu," kata Nurul saat diskusi di KPU, Jakarta, Jumat (14/6/2013).

Kelima partai itu ialah PPP (Dapil Jawa Barat II dan Jawa Tengah III), PAN (Dapil Sumatera Barat I), Gerindra (Dapil Jawa Barat IX), PKPI (Dapil Jawa Barat V, Jawa Timur VI dan NTT I), dan Hanura (Dapil Jawa Barat II). Nurul mengatakan, sikap tegas KPU tentu saja akan menjadi pukulan telak bagi parpol dan calegnya. Meski demikian, hal itu dianggap positif karena dapat memberikan pelajaran berharga bagi calon peserta pemilu di masa yang akan datang.

"Ini pelajaran serius buat partai agar tidak main-main soal caleg perempuan. Jadi, rekrutmen dan pendidikan politik perempuan dilakukan sungguh-sungguh," ujarnya.

Sementara itu, terkait pelaporan KPU yang dilakukan oleh sejumlah parpol ke Bawaslu, menurut Nurul, itu adalah hal yang wajar. Artinya, parpol juga telah menerapkan mekanisme yang terdapat di dalam peraturan yang ada.

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UPDATE 6 Juni: Tambah 464, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 9.907 Orang

    UPDATE 6 Juni: Tambah 464, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 9.907 Orang

    Nasional
    Epidemiolog UI Sarankan Pemprov DKI Jakarta Survei di Pasar Tradisional untuk Deteksi Covid-19

    Epidemiolog UI Sarankan Pemprov DKI Jakarta Survei di Pasar Tradisional untuk Deteksi Covid-19

    Nasional
    UPDATE 6 Juni: Bertambah 993, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 30.514

    UPDATE 6 Juni: Bertambah 993, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 30.514

    Nasional
    KPU: Pemilih dengan Suhu Tubuh di Atas 38 Derajat Celsius Tak Diizinkan Masuk TPS

    KPU: Pemilih dengan Suhu Tubuh di Atas 38 Derajat Celsius Tak Diizinkan Masuk TPS

    Nasional
    KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

    KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

    Nasional
    Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan 'New Normal'

    Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan "New Normal"

    Nasional
    KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

    KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

    Nasional
    FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

    FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

    Nasional
    KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

    KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

    Nasional
    UPDATE 6 Juni: RS Darurat Wisma Atlet Rawat 564 Pasien Positif Covid-19

    UPDATE 6 Juni: RS Darurat Wisma Atlet Rawat 564 Pasien Positif Covid-19

    Nasional
    KPU Gelar Uji Publik Rancangan PKPU tentang Pilkada 2020

    KPU Gelar Uji Publik Rancangan PKPU tentang Pilkada 2020

    Nasional
    Program Tapera Dikritik Buruh dan Pengusaha, Istana Angkat Bicara

    Program Tapera Dikritik Buruh dan Pengusaha, Istana Angkat Bicara

    Nasional
    Diminta Jadi Ketum Gerindra Lagi, Prabowo Patuhi Keputusan Partai

    Diminta Jadi Ketum Gerindra Lagi, Prabowo Patuhi Keputusan Partai

    Nasional
    Menghadirkan Pancasila di Era 'New Normal'

    Menghadirkan Pancasila di Era "New Normal"

    Nasional
    Penangkapan Nurhadi Dinilai Tak Cukup, KPK Diminta Kembangkan Dugaan Pencucian Uang dan Obstruction of Justice

    Penangkapan Nurhadi Dinilai Tak Cukup, KPK Diminta Kembangkan Dugaan Pencucian Uang dan Obstruction of Justice

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X