Kompas.com - 05/06/2013, 12:32 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera didesak segera menurunkan seluruh spanduk yang berisi penolakan atas rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Spanduk tersebut dinilai provokatif.

"PKS harus segera menurunkan spanduk provokatif yang ditebar di berbagai jalan kota," kata Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, melalui pesan singkat, Rabu (5/6/2013).

Seperti diketahui, PKS memasang spanduk penolakan kenaikan harga BBM di berbagai lokasi seperti di Jakarta. Spanduk itu berisi "BBM naik harga, rakyat menderita. Tolak sekarang juga". Di spanduk juga terpasang foto wajah para politisi PKS. Ada pula lambang PKS dengan nomor urut sebagai peserta Pemilu 2014.

Didi mengatakan, sebagai anggota koalisi pemerintahan, PKS seharusnya mendukung kebijakan pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM kepada sektor strategis seperti perbaikan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Menurut dia, kepentingan bangsa harus dikedepankan.

"Kepentingan politik sesaat yang dimainkan PKS hendaknya segera dihentikan. Kepentingan besar bangsa harus dikedepankan. Apalagi ini sudah keputusan mayoritas koalisi. Janganlah isu BBM malah berkaki dua," kata Didi.

Ia berharap, PKS bersikap kesatria jika tetap berbeda soal BBM. PKS disarankan menarik seluruh kader yang menjadi menteri lalu keluar koalisi. Menurutnya, tidak elok jika PKS hanya mau mengikuti kebijakan pemerintah yang populer saja.

"Sementara itu, kebijakan yang tidak populer dan tidak enak, PKS tidak mau ikut menanggung risiko. Bagaimanapun isu BBM sangat sensitif. Jadi, jangan ada lagi spanduk-spanduk yang menyesatkan. Spanduk provokatif itu hanya menambah keruh situasi, membuat publik bingung dan terprovokasi," pungkas anggota Komisi III DPR itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Secara terpisah, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, menilai pemasangan spanduk oleh PKS tersebut untuk kepentingan pencitraan politik. Apalagi terpasang wajah-wajah politisi PKS yang akan menjadi anggota DPR atau DPRD.

"PKS mengail publisitas politik di tengah keruhnya isu kenaikan BBM," kata Gun Gun.

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Instruksi PGI, Fasilitas Gereja Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

    Instruksi PGI, Fasilitas Gereja Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

    Nasional
    PGI Minta Mahfud Galang Solidaritas Kemanusiaan Atasi Covid-19

    PGI Minta Mahfud Galang Solidaritas Kemanusiaan Atasi Covid-19

    Nasional
    Isoman di Hotel untuk DPR, Politisi PKB: Sungguh Tak Pantas dan Sakiti Hati Rakyat

    Isoman di Hotel untuk DPR, Politisi PKB: Sungguh Tak Pantas dan Sakiti Hati Rakyat

    Nasional
    Luhut Minta Vaksinasi Covid-19 Capai 2 Juta Suntikan Per Hari Mulai Agustus

    Luhut Minta Vaksinasi Covid-19 Capai 2 Juta Suntikan Per Hari Mulai Agustus

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Panglima TNI Marah, Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot | Panglima TNI Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot

    [POPULER NASIONAL] Panglima TNI Marah, Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot | Panglima TNI Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot

    Nasional
    Pemotongan Hukuman Djoko Tjandra Dinilai Buntut dari Pemangkasan Vonis Pinangki

    Pemotongan Hukuman Djoko Tjandra Dinilai Buntut dari Pemangkasan Vonis Pinangki

    Nasional
    Jadi Catatan Mendagri, Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan di Cirebon Baru 16 Persen

    Jadi Catatan Mendagri, Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan di Cirebon Baru 16 Persen

    Nasional
    Fasilitas Isoman di Hotel Bebani Anggaran, Rumah Dinas DPR Dapat Dimaksimalkan

    Fasilitas Isoman di Hotel Bebani Anggaran, Rumah Dinas DPR Dapat Dimaksimalkan

    Nasional
    Praperadilan Tolak Gugatan Angin Prayitno Aji, KPK Lanjutkan Penyidikan

    Praperadilan Tolak Gugatan Angin Prayitno Aji, KPK Lanjutkan Penyidikan

    Nasional
    UPDATE: 5.508 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 1 Sembuh dan 1 Meninggal

    UPDATE: 5.508 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 1 Sembuh dan 1 Meninggal

    Nasional
    Pulau Sumatera yang Mulai Kewalahan Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19...

    Pulau Sumatera yang Mulai Kewalahan Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19...

    Nasional
    Tuntutan 11 Tahun Penjara terhadap Juliari atas Dugaan Korupsi di Tengah Pandemi

    Tuntutan 11 Tahun Penjara terhadap Juliari atas Dugaan Korupsi di Tengah Pandemi

    Nasional
    3.287.727 Kasus Covid-19, Vaksinasi Lengkapi Strategi Pengendalian Penularan

    3.287.727 Kasus Covid-19, Vaksinasi Lengkapi Strategi Pengendalian Penularan

    Nasional
    Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

    Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

    Nasional
    Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

    Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X