Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nur Wahid: PKS Tak Tugasi Fathanah Cari Dana

Kompas.com - 16/05/2013, 16:24 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera tidak pernah menugaskan Ahmad Fathanah—tersangka kasus dugaan suap dan pencucian uang dalam penambahan kuota impor sapi—meminta dana kepada siapa pun untuk kegiatan partai. Pasalnya, Fathanah bukan kader PKS.

"Itu jelas merugikan partai. AF bukan kader dan panitia pencari dana di PKS. Kami tidak pernah menugaskan Fathanah. Kami banyak kader kok. Ngapain mesti minta bantuan orang luar," kata Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2013).

Hal itu dikatakan Hidayat ketika dimintai tanggapan fakta persidangan pemberian hadiah atau janji ke mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, dengan terdakwa dua direktur PT Indoguna Utama, Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi, di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Direktur PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Lima saat bersaksi menyebut uang Rp 1 miliar yang diberikan ke Fathanah bukan untuk LHI, melainkan untuk safari dakwah PKS dan dana kemanusiaan. "AF minta tolong bantuan untuk kemanusiaan Papua dan safari dakwah PKS," kata Maria.

Hidayat mengatakan, dana untuk kegiatan partai memang dari sumbangan berbagai pihak serta iuran kader. Menurut dia, mereka yang diminta sumbangan jelas usahanya dan bukan koruptor. Seluruh sumbangan dilaporkan ke bendahara lalu diaudit dan dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum.

"Jelas semua partai tidak ingin menerima sumbangan yang bermasalah. Kalau kami tahu dari sumber bermasalah, pasti tidak akan kami terima. Kami enggak ngerti sama sekali soal (kasus impor) sapi ini. Tentu bagi panitia, tidak gampang akan serta-merta menerima," kata mantan Presiden PKS itu.

Hidayat menambahkan, pihaknya menyerahkan kepada proses peradilan untuk memastikan apakah ada atau tidak sumbangan yang berasal dari hasil korupsi. Pihaknya akan terbuka jika diminta untuk menjelaskan sumbangan dari pihak luar.

"Seluruh partai itu dimungkinkan (menerima sumbangan). Maksimal perusahaan satu kali dalam setahun menyumbang Rp 7,5 miliar dan perseorangan satu kali dalam setahun menyumbang Rp 1 miliar," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

    SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

    Nasional
    Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

    Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

    Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

    Nasional
    Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

    Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

    Nasional
    Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

    Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

    Nasional
    Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

    Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

    Nasional
    JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

    JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

    Nasional
    Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

    Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

    Nasional
    Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

    Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

    Nasional
    PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

    PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

    Nasional
    Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

    Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

    Nasional
    Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

    Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

    Nasional
    Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

    Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

    Nasional
    DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

    DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

    Nasional
    Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

    Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com