Kompas.com - 09/05/2013, 12:29 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Penegakan hukum dalam bidang pemberantasan korupsi belum menunjukkan suatu langkah yang ofensif. Penegakan hukum berjalan secara parsial sehingga tidak menimbulkan "gereget" yang membuat para koruptor jera. Hal itu disampaikan Staf Ahli Jaksa Agung M Amari dalam Seminar Perlindungan dan Pengembalian Aset Negara di Hotel Borobudur, Kamis (9/5/2013).

"Penegakan hukum selama ini dilakukan secara parsial, berjalan sendiri-sendiri, satu per satu. Tidak ada gerakan yang gereget, semua ketakutan melakukan pemberantasan korupsi," ujar Amari.

Selama ini, lanjutnya, aparat penegak hukum, baik kejaksaan, kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih bersifat pasif dengan menunggu laporan dari masyarakat.

"Tidak ada konsep penegakan hukum yang ofensif dalam memberantas korupsi," ujarnya.

Untuk memberantas korupsi, menurutnya, perlu sinergi antar-semua lembaga hukum. Ketika kejaksaan hanya bekerja sendiri mengungkap kasus korupsi, hasilnya tidak signifikan.

"Tapi, ketika metode itu diubah, kami bersama-sama petugas negara memberantas korupsi, misalnya dengan BPK atau BPKP, hasilnya cukup memberikan getaran kepada para pejabat-pejabat negara," kata mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ini.

Dengan kerja sama antarlembaga itu, Amari mengaku sempat membongkar 70 perkara di sebuah provinsi di Sulawesi dalam satu tahun. "Bisa dibedakan kalau kami hanya bongkar satu, efek jeranya akan berbeda dengan 70 perkara sekaligus," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kerja sama antar institusi, menurutnya, juga perlu dilakukan di sektor pencegahan. Pemberantasan korupsi melalui pencegahan ini dianggap lebih efektif dibandingkan melalui penegakan hukum. Hal ini, kata Amari, terbukti pada kesuksesan Korea Selatan yang berhasil membangun pemerintahan yang bersih dengan mengedepankan sektor pencegahan.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Sekda Probolinggo, KPK Dalami Pemberian Uang dari ASN untuk Jabat Kades

Periksa Sekda Probolinggo, KPK Dalami Pemberian Uang dari ASN untuk Jabat Kades

Nasional
Jokowi Bagikan 124.120 Sertifikat Tanah Hasil Penyelesaian Konflik Agraria

Jokowi Bagikan 124.120 Sertifikat Tanah Hasil Penyelesaian Konflik Agraria

Nasional
BNPB Kirimkan 3 Juta Masker untuk Menunjang Kegiatan PON XX

BNPB Kirimkan 3 Juta Masker untuk Menunjang Kegiatan PON XX

Nasional
Empat Hal Ini Jadi Fokus Kemenlu Upayakan Perdamaian-Keamanan Kawasan Tahun 2022

Empat Hal Ini Jadi Fokus Kemenlu Upayakan Perdamaian-Keamanan Kawasan Tahun 2022

Nasional
Jaksa Agung Minta Perangkat Digital Terkait Fungsi Intelijen Aman dan Tidak Bocor

Jaksa Agung Minta Perangkat Digital Terkait Fungsi Intelijen Aman dan Tidak Bocor

Nasional
Selesaikan Kasus Pelecehan di KPI, Kepolisian Sebut Punya Semangat yang Sama dengan Komnas HAM

Selesaikan Kasus Pelecehan di KPI, Kepolisian Sebut Punya Semangat yang Sama dengan Komnas HAM

Nasional
Pamerkan Data Covid-19 Indonesia Membaik, Menlu Retno Harap Arab Saudi Tinjau Kebijakan Vaksin dan Umrah

Pamerkan Data Covid-19 Indonesia Membaik, Menlu Retno Harap Arab Saudi Tinjau Kebijakan Vaksin dan Umrah

Nasional
Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Nasional
Kementerian PPPA: Perlu Dibuat Solusi Atasi Masalah Lansia

Kementerian PPPA: Perlu Dibuat Solusi Atasi Masalah Lansia

Nasional
Luhut Melapor ke Polda Metro Jaya, Jubir: Pak Luhut Datang sebagai Warga Biasa, Bukan Pejabat

Luhut Melapor ke Polda Metro Jaya, Jubir: Pak Luhut Datang sebagai Warga Biasa, Bukan Pejabat

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Tangkap Bupati Andi Merya Nur

OTT di Kolaka Timur, KPK Tangkap Bupati Andi Merya Nur

Nasional
Pemerintah Bakal Tetapkan Cuti Bersama dan Libur Nasional 2022 dengan Pertimbangkan Perkembangan Covid-19

Pemerintah Bakal Tetapkan Cuti Bersama dan Libur Nasional 2022 dengan Pertimbangkan Perkembangan Covid-19

Nasional
Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-Pikir

Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-Pikir

Nasional
Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

Nasional
Wapres Yakin Indonesia Akan Jadi Pemain Utama Industri Keuangan Syariah Dunia

Wapres Yakin Indonesia Akan Jadi Pemain Utama Industri Keuangan Syariah Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.