Kompas.com - 30/04/2013, 15:45 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung menilai langkah mantan Kabareskrim Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji yang mengunggah video rekamannya ke Youtube merupakan tindakan yang mencoreng institusi Polri. Video ini dinilai memperlihatkan bagaimana tafsir hukum seenaknya dimaknai oleh banyak orang.

"Ini mempermalukan institusinya sendiri, kredibiltas kepolisian. Ini sangat disayangkan," ujar Pramono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Pramono menilai putusan Mahkamah Agung cukup jelas. "Jangan sampai orang bisa menafsirkan keputusan MA seenak udelnya, sesuai keinginannya. Dengan demikian, ketegasan itu diperlukan," tutur Pramono.

Politisi PDI-P ini berharap agar aparat kepolisian dan kejaksaan menggunakan teknologi yang dimilikinya untuk segera memburu dan menangkap Susno. Jika Susno ditangkap, kata Pramono, aparat penegak hukum berhasil menunjukkan keseriusannya. Sementara pihak Mahkamah Agung, kata Pramono, perlu menjelaskan kepada publik agar tidak terjadi lagi multitafsir yang memburamkan pokok persoalan sebenarnya.

"Saya bukan orang hukum, tetapi kalau baca keputusannya, sebenarnya sudah terang-benderang. Tidak ada ruang (intepretasi) lagi. Tetapi kan ini mencoba untuk diperdebatkan, diambil satu sisi yang katakanlah menguntungkan Susno oleh pengacaranya," kata Pramono.

Susno menghilang sejak Senin (29/4/2013) pagi. Pihak jaksa yang berusaha menemui Susno untuk melakukan eksekusi pun tak berhasil menemukan mantan Kapolda Jawa Barat yang terlibat kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat itu.

Jaksa Agung Basrief Arief pun sudah menyatakan status Susno sebagai buron. Berselang beberapa jam, Susno tiba-tiba saja membuat sebuah video berdurasi sekitar 15 menit yang diunggah ke Youtube sekitar pukul 16.00. Video yang diambil dari tempat persembunyian di daerah pemilihan Jawa Barat II itu, Susno menuding jaksa melakukan eksekusi liar.

Purnawirawan jenderal bintang tiga ini pun mengatakan tidak akan keluar dari tempat persembunyiannya sampai ada jaminan eksekusi itu tidak dilakukan. Susno bersikeras eksekusi itu cacat hukum lantaran di dalam amar putusan MA yang menolak kasasinya pada November 2012 lantaran memuat nomor perkara yang berbeda dan tidak mencantumkan perintah eksekusi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

    Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

    Nasional
    Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

    Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

    Nasional
    Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

    Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

    Nasional
    KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

    KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

    Nasional
    Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

    Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

    Nasional
    Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

    Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

    Nasional
    Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

    Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

    Nasional
    Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

    Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

    Nasional
    Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

    Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

    Nasional
    Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

    Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

    Nasional
    Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

    Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

    Nasional
    RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

    RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

    Nasional
    UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

    UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

    Nasional
    7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

    7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

    Nasional
    Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

    Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.