Polri Siap Telusuri Terlambatnya Naskah UN

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian siap menelusuri kasus keterlambatan pencetakan naskah soal Ujian Nasional (UN) 2013 jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana. Namun, pihak kepolisian menunggu hasil penelusuran oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan soal kasus keterlambatan pelaksanaan UN di 11 provinsi di Indonesia.

"Kita akan melihat sampai sejauh mana hasil dari Kemendikbud tersebut memiliki kaitannya atau tidak dengan tugas Polri. Kita ada bidang yang melaksanakan tugas itu. Kita tidak mau terburu-buru, makanya setiap lokasi (distribusi UN) itu kan ada petugas polisi, selalu berkoordinasi," terang Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Agus Rianto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2013).

Agus mengatakan, pihaknya harus menelusuri apakah kasus tersebut merupakan kesengajaan atau bukan. Distribusi naskah UN, terang Agus, melibatkan berbagai pihak.

"Itu kan sifatnya perjanjian. Soal-soal ini selesai kapan? Didistribusikan kapan? Apabila ada yang tidak sesuai dengan itu, kan, ada perjanjian para pihaknya. Nanti kita lihat mana yang lebih dapat dikenakan, apakah perdatanya, atau apakah ada perbuatan hukum yang melawan pidana," ujarnya.

Seperti diberitakan, terdapat 11 provinsi yang mengalami keterlambatan pengiriman soal, yaitu Sulawesi Selatan, Bali, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Sementara untuk 22 provinsi tetap digelar sesuai jadwal pada 15 April.

Pihak percetakan, Direktur PT Ghalia Indonesia Printing, Hamzah Lukman, beralasan, keterlambatan dalam pengepakan soal ini berawal dari banyaknya jumlah dan variasi soal yang dicetak. Selain itu, ia juga mengeluhkan durasi kerja yang mestinya hingga 60 hari menjadi hanya sekitar 25 hari.

Berdasarkan data yang diterima Kompas.com dari Kemendikbud, enam percetakan yang terlibat dalam UN ini memang menawarkan harga yang cukup tinggi. Bahkan, PT Ghalia Indonesia Printing memegang nilai tender tertinggi di antara enam percetakan lain, yaitu sebesar Rp 22,5 miliar dengan oplah cetak 106.575.200 eksemplar untuk 11 provinsi.

Sementara untuk lima percetakan lain, PT Balebat Dedikasi Prima memegang nilai tender terendah, yaitu Rp 12,9 miliar dengan oplah cetak 91.280.560 eksemplar untuk empat provinsi. Selanjutnya, PT Jasuindo Tiga Perkasa sebesar Rp 13,7 miliar dengan oplah 102,258.720 untuk lima provinsi.

Ada pula PT Pura Barutama yang memberi nilai tender Rp 14,5 miliar dengan oplah 96.889.120 eksemplar untuk empat provinsi. Kemudian PT Temprina Media Grafika sebesar Rp 14,7 miliar dengan oplah Rp 90.077.760 eksemplar untuk enam provinsi dan terakhir PT Karsa Wira Utama sebesar Rp 16,4 miliar dengan oplah 103.943.600 eksemplar untuk tiga provinsi.