Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Alie: Demokrat Harus Gelar KLB

Kompas.com - 25/02/2013, 12:20 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie, mengatakan, Partai Demokrat harus segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mencari ketua umum pengganti Anas Urbaningrum. Seperti diketahui, Anas mengundurkan diri dari jabatan ketua umum, Sabtu (23/2/2013), pasca-ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, kata Marzuki, KLB baru akan dilakukan setelah situasi partai dianggap kondusif.

"Ini kan berhalangan tetap. Maka, sesuai AD/ART, Wakil Ketum harus segera melakukan KLB. Ini perintah AD/ART harus segera melakukan KLB," ujar Marzuki di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/2/2013).

Menurutnya, situasi internal Partai Demokrat saat ini belum kondusif sehingga KLB belum bisa digelar. "Kami ingin konsentrasi meningkatkan soliditas partai dulu," ujar Marzuki.

Ia menjelaskan, salah satu upaya untuk meningkatkan soliditas partai adalah dengan meningkatkan intensitas rapat pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP Partai Demokrat). Selama masa kepemimpinan Anas Urbaningrum, Marzuki mengaku, pengurus harian DPP Partai Demokrat baru sekali melakukan rapat, dan itu pun hanya perkenalan. Padahal, lanjutnya, sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat, pengurus harian DPP Partai Demokrat setidaknya menggelar rapat dua bulan sekali.

"Karena tidak ada rapat-rapat, ini jadi membuat situasi DPP jadi tidak terkendali. Anggota pengurus sering sekali bicara di publik," ujar Ketua DPR ini.

Selain itu, menurut Marzuki, rapat hanya untuk pengurus harian terbatas sehingga timbul ketidaksolidan. "Mereka jadi tidak tahu apa yang terjadi, apa yang menjadi kebijakan partai. Jadi, konsolidasi kami bangun dulu. Mudah-mudahan nanti ada KLB, semua sudah rapi dan semua berjalan dengan baik," katanya.

Dengan mundurnya Anas, posisi ketua umum Demokrat saat ini kosong. Majelis Tinggi Demokrat memberikan mandat roda kepemimpinan partai kepada dua Wakil Ketua Umum, Max Sopacua dan Jhonny Alen Marbun; Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas; serta Direktur Eksekutif Toto Riyanto sampai diselenggarakannya KLB.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Krisis Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

    Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

    Nasional
    Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

    Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

    Nasional
    Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

    Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

    Nasional
    WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

    WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

    Nasional
    Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

    Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

    Nasional
    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

    Nasional
    Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

    Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

    Nasional
    Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Nasional
    Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

    Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

    Nasional
    KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

    KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

    Nasional
    Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

    Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

    Nasional
    Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

    Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

    Nasional
    DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

    DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

    Nasional
    Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

    Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

    Nasional
    SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

    SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com