Kompas.com - 20/02/2013, 18:47 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri aset Gubernur Riau Rusli Zainal menyusul penetapan dia sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau, dan terkait pengesahan bagan kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) 2001-2006.

“Setelah penetapan tersangka, hal yang dilakukan KPK adalah asset tracing (penelusuran aset),” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu (20/2/2013). Biasanya, lanjut Johan, KPK mengirimkan surat ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi mencurigkan yang ditujukan kepada tersangka.

Meskipun demikian, Johan menegaskan, KPK belum menjerat Rusli dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Sampai hari ini belum ada, tapi memang di Pekanbaru tim KPK melakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk dua kasus itu, kehutanan, dan kasus Perda PON,” ungkapnya.

Penyidik KPK, kata Johan, masih berada di Riau sejak Senin (18/2/2013). Hari ini, penyidik KPK menghadirkan 10 saksi yang diperiksa di Gedung Sekolah Polisi Negara, Pekanbaru. Mereka antara lain mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau Asral Rahman yang sedang menjalani hukuman lima tahun penjara dalam kasus penerbitan izin hutan tanaman industri (HTI), yang saat ini disangkakan kepada Rusli.

Selain Asral, tampak Lukman Jaafar, kakak kandung mantan Bupati Pelalawan Asmun Jaafar yang dihukum 11 tahun penjara dalam kasus sejenis, yakni izin HTI di hutan alam. Mengenai jadwal pemeriksaan Rusli, Johan belum dapat memastikannya.

KPK menetapkan Rusli sebagai tersangka atas tiga perkara dugaan korupsi. Rusli diduga menerima uang sekaligus memberi uang kepada anggota DPRD Riau terkait korupsi Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau. Politikus Partai Golkar itu juga diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan HTI itu.

Selengkapnya, ikut di topik pilihan:
DUGAAN KORUPSI PON RIAU

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

    PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

    Nasional
    Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

    Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

    Nasional
    KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya

    KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya

    Nasional
    PPKM Luar Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Mal 50-100 Persen

    PPKM Luar Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Mal 50-100 Persen

    Nasional
    Gus Yahya Tunggu Bukti Klaim Cak Imin Didukung NU untuk Jadi Capres

    Gus Yahya Tunggu Bukti Klaim Cak Imin Didukung NU untuk Jadi Capres

    Nasional
    Anggota DPR Minta Pemerintah Siapkan Antisipasi Penyakit Cacar Monyet

    Anggota DPR Minta Pemerintah Siapkan Antisipasi Penyakit Cacar Monyet

    Nasional
    Kuatnya Peran Kakak Terbit Rencana Perangin-angin Atur Proyek di Kabupaten Langkat

    Kuatnya Peran Kakak Terbit Rencana Perangin-angin Atur Proyek di Kabupaten Langkat

    Nasional
    Gus Yahya Bantah Isu Hubungan PBNU dan PKB Renggang

    Gus Yahya Bantah Isu Hubungan PBNU dan PKB Renggang

    Nasional
    KPU Pertimbangkan Gunakan Kotak Suara Karton Kedap Air pada Pemilu 2024

    KPU Pertimbangkan Gunakan Kotak Suara Karton Kedap Air pada Pemilu 2024

    Nasional
    Luhut Diperintah Jokowi Urus Masalah Minyak Goreng, Apa Tugasnya?

    Luhut Diperintah Jokowi Urus Masalah Minyak Goreng, Apa Tugasnya?

    Nasional
    Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tindak Mafia Tanah, KPK Dilibatkan

    Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tindak Mafia Tanah, KPK Dilibatkan

    Nasional
    Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatnya di Mana?

    Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatnya di Mana?

    Nasional
    Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-3 Seluruh Indonesia

    Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-3 Seluruh Indonesia

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Warteg, Restoran, dan Kafe 60-100 Persen

    PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Warteg, Restoran, dan Kafe 60-100 Persen

    Nasional
    Gus Yahya Minta Partai Tak Gunakan NU Jadi Senjata Kompetisi Politik

    Gus Yahya Minta Partai Tak Gunakan NU Jadi Senjata Kompetisi Politik

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.